Sanana, Maluku Utara – Warga Desa Wailoba, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, sempat memblokir akses jalan. Aksi tersebut sebagai protes meminta Perusahaan CV Anugerah IV Mangoli Mandiri yang mulai beroperasi di wilayah mereka agar membuat jalan.
Salah satu Warga Riyanto Basahona mengatakan, alat berat milik perusahaan tiba-tiba masuk dan langsung beroperasi tanpa pemberitahuan resmi kepada masyarakat. Hal itu membuat warga merasa keberatan dan menuntut adanya pertemuan resmi antara pihak perusahaan dan masyarakat desa.
“Perusahaan ini tiba-tiba datang alat dan langsung beroperasi, makanya masyarakat datangi perusahaan baik-baik, minta supaya adakan pertemuan dengan masyarakat,” ujar Riyanto melalui pesan WhatsApp, Rabu (05/11/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, dalam proses mediasi warga sempat didampingi oleh anggota DPRD Kepulauan Sula, Masmina Ali. Awalnya perusahaan bersedia bertemu, bahkan warga telah mengundang Sekretaris Desa untuk hadir. Namun pada hari yang disepakati, perusahaan membatalkan pertemuan dengan alasan tertentu.
“Kami sudah utus satu orang hubungi pihak perusahaan, tapi mereka bilang capek. Makanya kami palang jalan,” kata Riyanto.
Ia menambahkan bahwa tuntutan warga sebenarnya sederhana hanya meminta perusahaan membantu memperbaiki jalan lintas Wailoba–Capalulu yang rusak parah. Namun, warga menilai perusahaan terlalu banyak memberikan alasan yang tidak masuk akal. “Padahal masyarakat cuma minta perbaiki jalan lintas Wailoba–Capalulu saja, tapi pihak perusahaan terlalu banyak alasan,” tambahnya.
Menanggapi aksi warga, Direktur CV Anugerah IV Mangoli Djawal Fokaaya menegaskan bahwa pembangunan jalan tidak menjadi kewenangan perusahaan.
Ia menjelaskan, ruas jalan lintas Wailoba–Capalulu sepanjang 16 kilometer merupakan jalan milik pemerintah daerah, sehingga perlu koordinasi dengan Bupati dan Wakil Bupati sebelum ada langkah lanjutan.
“Terkait pembangunan jalan itu tidak mungkin ditangani oleh perusahaan sebab jalan itu 16 kilometer dan statusnya milik Pemda. Tentu kita harus koordinasi dengan Bupati dan Wakil Bupati,” ujarnya.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
