Bobong, Maluku Utara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Taliabu, menggelar rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD tahun 2024. Sidang paripurna berlangsung di gedung DPRD, Selasa (19/08/2025)
Dalam sidang paripurna tersebut, tiga fraksi DPRD menyampaikan pandangannya masing-masing. Salah satunya fraksi yaitu Gerakan Kebangkitan Keadilan Rakyat Demokrasi (GK2RD) yang memberikan pandangan dan catatan kritis terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Fraksi ini terdiri dari gabungan partai yaitu Gerindra, PKS, Hanura, dan PKN.
Fraksi GK2RD melalui juru bicaranya yaitu Suratman Baharudin, memberikan sejumlah catatan kritis. Dalam pandangannya, Fraksi GK2RD memandang bahwa pertanggungjawaban APBD bukanlah sekadar laporan angka-angka yang disajikan diatas kertas, melainkan refleksi dari komitmen dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi GK2RD memandang, laporan tersebut dengan cermat dan kritis yang menyoroti setiap aspek, mulai dari pendapatan, belanja, hingga pembiayaan dan pengalokasian anggaran
“Pandangan fraksi GK2RD didasari pada prinsip transparansi dan akuntabilitas serta mewakili aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!