Tanggapi LPP APBD 2024, Fraksi GK2RD Beri Catatan Kritis ke Pemkab Taliabu

Dalam penyampaiannya, fraksi GK2RD memberikan beberapa catatan yang fundamental dari pertanggungjawaban APBD tahun 2024. Berikut catatan Fraksi GK2RD.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi GK2RD menyoroti perencanaan APBD tahun 2024 yang memiliki asumsi anggaran pendapatan tidak mempertimbangkan realisasi pendapatan asli daerah pada tahun sebelumnya yang hanya mencapai 11 persen dari anggaran yang ditetapkan. Namun, di tahun 2024, pemerintah daerah kembali mengalokasikan anggaran pendapatan daerah pada tahun sebelumnya sebagai acuan dalam penyusunan  anggaran pendapatan tahun 2024.

Atas hal itu, fraksi GK2RD menganggap hal tersebut menyebabkan realisasi PAD 2024 hanya mencapai 4,3 persen dari anggaran yang ditetapkan. Secara tidak langsung, hal tersebut menunjukkan lemahnya kajian akademis dalam proses penyusunan perencanaan anggaran pendapatan daerah.

Secara akumulasi, terjadi penurunan hingga 22,52 persen perbandingan antara realisasi pendapatan tahun 2023 dengan 2024. Dengan kategori pendapatan pajak daerah turun 26,77 persen, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan turun 22,44 persen, serta PAD yang sah turun 26,88 persen.

“Untuk itu, Fraksi GK2RD memandang ini sebagai suatu bentuk kesengajaan dan kekeliruan dalam penyusunan anggaran, sehingga terjadi penurunan signifikan persentase pendapatan asli daerah dari tahun sebelumnya,” papar Suratman. 

Oleh karena itu, fraksi GK2RD juga mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh dan menyusun strategi baru yang lebih inovatif dan agresif dalam meningkatkan PAD

2. Pengelolaan Belanja Daerah Belanja daerah sebagaimana tertuang pada APBD maupun pada APBD-P disusun dengan pendekatan penggunaan anggaran yang harus dilakukan dengan efektif dan efisien, serta memenuhi target kinerja dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. 

Dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024, Fraksi GK2RD memandang, realisasi belanja hanya mencapai 76,48 persen dari alokasi anggaran yang ditetapkan, bahkan pada item belanja modal, ditemukan persentase realisasi yang begitu rendah yaitu 62,53%. Hal ini mengindikasikan bahwa dana transfer daerah yang jumlahnya terus meningkat tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan karena sebagian besar terpakai untuk belanja operasi. 

Hal itu dibuktikan dengan hasil laporan yang menunjukan terjadi kenaikan penduduk miskin sebesar 6,25 persen di Kabupaten Pulau Taliabu. Terkait hal ini maka Fraksi GK2RD perlu menyoroti angka persentase dari realisasi anggaran belanja modal yang tidak berimbang tersebut agar ke depan dapat diperbaiki dan harus ada langkah untuk memperbaiki sistem fiskal daerah. Perbaikan tersebut antara lain, adalah menyelesaikan temuan￾temuan yang direkomendasikan BPK RI karena sangat mempengaruhi fiskal daerah, serta merubah perilaku belanja dan struktur belanja pemerintah daerah  agar kualitas belanjanya semakin membaik.

3.  Beban Daerah. Fraksi GK2RD juga menyoroti beban daerah yang terus meningkat. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terjadi penurunan pendapatan daerah antara tahun 2023 dan tahun 2024 sebesar 13,53 persen, sedangkan beban daerah mengalami peningkatan 11,08 persen. Peningkatan beban daerah dari tahun sebelumnya tentu sangat mempengaruhi kemampuan belanja daerah. 

“Sebagaimana dilaporkan pada Laporan PertanggungJawaban (LPJ) pelaksanaan APBD 2024, terjadi peningkatan yang signifikan pada beban pegawai dari Rp 104 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp 138 miliar pada tahun 2024 atau terjadi peningkatan 32,98 persen, kemudian pada beban hibah terjadi peningkatan dari Rp 9 miliar lebih pada tahun 2023, menjadi Rp 47 miliar pada tahun 2024, atau mengalami peningkatan 402,26 persen,” sambung Suratman.