Ternate, Maluku Utara – Kinerja fiskal Provinsi Maluku Utara menunjukkan tren yang semakin kuat pada awal 2026. Hingga April 2026, realisasi pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Maluku Utara mencapai Rp 2,34 triliun, atau setara 38,8 persen dari target tahunan Rp 6,04 triliun.
Capaian tersebut mencerminkan pertumbuhan yang sangat signifikan, yakni 67,64 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar Rp 1,4 triliun.
Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku Utara, Sakop, mengungkapkan bahwa lonjakan pendapatan negara terutama ditopang oleh peningkatan penerimaan perpajakan, khususnya dari sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
“Penerimaan PPN dan PPnBM hingga April 2026 mencapai Rp 618,39 miliar atau tumbuh 121,88 persen secara tahunan. Selain itu, Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas juga memberikan kontribusi besar dengan realisasi sebesar Rp 689,65 miliar,” ujar Sakop, Senin (8/6/2026).
Kenaikan penerimaan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa aktivitas ekonomi dan industri di Maluku Utara masih bergerak ekspansif, terutama pada sektor-sektor yang memiliki keterkaitan dengan industri pengolahan dan pertambangan.
Selain PPN dan PPh Non Migas, kelompok penerimaan pajak lainnya juga mencatatkan pertumbuhan positif. Meski demikian, penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mengalami kontraksi.
Menurut Sakop, kondisi tersebut tidak terlepas dari perubahan mekanisme administrasi perpajakan yang kini dilakukan secara lebih terpusat dan terintegrasi.
Di sisi lain, sektor perdagangan internasional turut menjadi penopang penting kinerja pendapatan negara. Hingga April 2026, penerimaan bea masuk tercatat mencapai Rp 273,94 miliar.
Kinerja ini sejalan dengan masih kuatnya aktivitas ekspor-impor di Maluku Utara yang didominasi oleh ekspor ferronickel sebagai komoditas unggulan daerah. Sementara itu, impor didominasi bahan baku dan berbagai kebutuhan industri pengolahan serta pertambangan.
Tak hanya itu, kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menunjukkan pertumbuhan positif. Realisasi PNBP lainnya mencapai Rp 147,68 miliar, meningkat 22,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 120,81 miliar.
Sakop menjelaskan, sumber penerimaan tersebut antara lain berasal dari layanan yang diberikan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ternate, mulai dari pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN), pengurusan piutang negara, hingga layanan lelang.
Dengan capaian hingga April yang telah mendekati 40 persen dari target tahunan, pemerintah optimistis kinerja APBN Regional Maluku Utara sepanjang 2026 tetap terjaga. Dukungan sektor pertambangan, hilirisasi industri nikel, perdagangan internasional, serta pertumbuhan penerimaan pajak diperkirakan masih menjadi motor utama penguatan pendapatan negara di wilayah tersebut. (RFN/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!