Ia merasa bahwa ada banyak hal yang perlu dibicarakan, termasuk mengenai kurangnya koordinasi dan komunikasi antara legislatif dan eksekutif. “Kita tidak saling menghargai, dan orang di luar sana bingung dengan peran DPRD ini,” ucapnya.
Kritik ini kata dia, menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang masih mempertanyakan fungsi dan kontribusi DPRD dalam pengambilan keputusan.
Muhajirin juga berharap agar pimpinan DPRD dapat memanfaatkan ruang tata tertib untuk berkonsultasi lebih intensif dengan pemerintah daerah, terlebih dalam konteks pembahasan APBD Perubahan yang sedang mendekat. “Kami belum mengetahui langkah-langkah apa yang akan diambil oleh pemerintah, termasuk dalam penyesuaian anggaran akibat instruksi presiden mengenai efisiensi,” tambahnya.
Menanggapi kritik tersebut, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe memberikan penjelasan bahwa Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah memproses kebijakan efisiensi dan pergeseran anggaran yang diperlukan. “Tidak mungkin kami mengabaikan lembaga DPRD. SK-nya sudah diserahkan, dan tim TAPD akan segera memberikan penjelasan lebih lanjut,” ungkap Sarbin Sehe singkat. (RS/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!