Sofifi, Maluku Utara – Ketua Fraksi PKB Muhajirin Bailusy, mengkritik sikap pimpinan DPRD yang lambat menjembatani komunikasi antara legislatif dan eksekutif terkait kebijakan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda di sejumlah sektor.
Buruknya komunikasi ini mengakibatkan fungsi DPRD sebagai legislatif tak berjalan sebagaimana mestinya.
“Selaku lembaga eksekutif harus betul-betul merespon terkait dengan kebijakan Gubernur, DPRD harus memastikan keberlanjutan pembangunan baik kebijakan pengelolaan keuangan, maupun percepatan kegiatan sampai hari ini kita juga belum tau hasil dari efisiensi maupun pergeseran,” kata Muhajirin, pada saat rapat paripurna di gedung DPRD, Senin (26/5/2025).
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!