Fraksi PKB Kritisi Pimpinan DPRD Terkait Kebijakan Anggaran Pemprov Malut

Menurut Muhajirin, secara spesifik banyak hal yang harus dibicarakan antara legislatif dan eksekutif.

Menurut Muhajirin, sebagai anggota parlemen perlu mengetahui fungsi dan pengawasan. “Tapi faktanya kita putus dalam koordinasi dan komunikasi antara legislatif dan eksekutif.
Rupanya kita tidak saling menghargai antara eksekutif dan legislatif, orang di luar sana bingung sebenarnya DPRD ini kerjanya apa, sehingga ini menjadi catatan buat pimpinan DPRD,” sindirnya.

BACA JUGA  Over Kapasitas, SKPT Morotai Kewalahan Tampung Hasil Tangkapan Nelayan

Muhajirin berharap, agar pimpinan DPRD mengambil ruang tata tertib untuk kita berkonsultasi dengan pemerintah daerah. Membuka ruang agar DPRD menanyakan banyak hal ke pemerintah daerah.

“Karena sudah mendekati pembahasan APBD Perubahan tapi kita tidak tahu apa yang mau dikerjakan oleh pemerintah. Mulai dari pergeseran, penyesuaian anggaran, begitu juga instruksi presiden terkait dengan efisiensi, nilainya berapa, apakah itu merubah postur APBD atau tidak, jadi tolong kita memposisikan diri dan ini mohon diperhatikan,” desaknya.

BACA JUGA  Evaluasi dan Ukom Pejabat Pemprov Maluku Utara ‘Masih’ Kabur
chat_bubble_outline

Belum ada komentar disini

Jadilah yang pertama berkomentar disini!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru

Pilih Wilayah