Sofifi, Maluku Utara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintah daerah yang dipimpin oleh Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe. Mereka menilai pemerintah daerah belum cukup terbuka dalam proses pengambilan kebijakan.
Ketua Fraksi PKB DPRD Maluku Utara, Muhajirin Bailusy, dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Senin (26/5/2025), menyatakan pentingnya pemerintah untuk merespon secara serius setiap kebijakan yang diambil.
“Sebagai lembaga eksekutif, harus betul-betul merespon terkait dengan kebijakan Gubernur. DPRD perlu memastikan keberlanjutan pembangunan, baik dalam pengelolaan keuangan maupun percepatan kegiatan,” tegas Muhajirin.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!