Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota DPRD Maluku Utara, Nazlatan Ukhra Kasuba. Ia meminta agar Pemprov harus lebih terbuka terkait kebijakan efisiensi dan pergeseran anggaran.
“Makanya, kami DPRD belum melihat dan meyakini transparansi dari pemerintah daerah, sehingga terkait efisiensi ini mari sama-sama kita dudukan kedua lembaga ini agar ada keterbukaan, sama kami DPRD saja tidak terbuka bagaimana sama masyarakat, untuk itu pimpinan DPRD segera panggil pemerintah daerah menanyakan soal ini,” cecarnya.
Merespon kritikan anggota, Ketua DPRD Maluku Utara, Ikbal Ruray, mengatakan bahwa apa yang dimintai itu akan dibicarakan bersama dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus).
“Jadi karena surat dari pemerintah terkait efisiensi anggaran maupun pergeseran 1, 2 dan 3 sudah ada sehingga nanti kita akan bahas dalam Banmus dan dibawa dalam Badan Anggaran (Banggar) agar dikoreksi sehingga kita akan sampaikan dalam bentuk persetujuan,” kata Ikbal. (RS/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!