Sofifi, Maluku Utara – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) merespon desakan DPRD untuk tidak mengekang anggaran karena alasan efisiensi.
Sebelumnya, anggota DPRD Malut, Farida Djama, menyatakan pencekakan anggaran mengakibatkan penyerapan APBD provinsi masih di angka 11 persen. Hal ini diperparah lagi dengan kebijakan gubernur melakukan langkah penghematan dengan menahan anggaran sehingga berimbas pada kegiatan OPD.
Selain itu, DPRD juga meminta penjelasan soal subsidi 50 persen untuk mudik termasuk pasar murah dan pendidikan gratis, hingga kejelasan utang pihak ketiga.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!