Selain itu, pihak terkait telah menyarankan agar Perusda Halteng mengakses pembiayaan melalui pinjaman bank. Menurutnya, harga komoditas yang stabil di PT. IWIP memberikan jaminan keuntungan yang dapat mengurangi risiko usaha.
Dalam rangka memenuhi kuota 60 ton per dua minggu, kata Yusmar, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan wilayah lain, seperti Halmahera Utara (Halut) dan Tidore Kepulauan. Namun, prioritas utama tetap pada pemberdayaan petani di Halteng.
“Untuk tahap awal, pemberdayaan memang fokus di Halteng. Tetapi, karena petani di sini belum mampu memenuhi kuota, kami juga berkoordinasi dengan wilayah lain untuk membantu memenuhi permintaan PT IWIP,” ungkapnya.
Saat ini, pihak terkait telah mengirimkan surat kepada PT. IWIP untuk meminta pertemuan guna membahas kemungkinan perubahan atau peningkatan kuota. Untuk solusi jangka panjang, pemerintah dan petani berharap agar kendala yang terjadi selama dua hingga tiga tahun terakhir dapat segera diatasi. Dengan dukungan yang lebih baik dari Perusda dan sistem distribusi yang lebih sederhana, diharapkan kerjasama dengan PT. IWIP dapat terus berjalan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Halteng.
“Dengan adanya solusi ini, kami yakin hasil pertanian di Halteng tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan industri, tetapi juga memberikan manfaat besar bagi petani lokal,” jelasnya.
Begitu juga untuk, sambung Yusmar, guna meningkatkan produksi, tentu menjadi tanggungjawab pemerintah daerah khususnya Dinas Pertanian, agar meningkatkan produksi beras, pengalokasian pembiayaan dalam bentuk pengadaan benih padi, pupuk dan obat obatan, termasuk untuk usaha tani yang bergerak di tanaman Hortikultura khususnya sayur-sayuran. “Untuk bantuan modal tidak ada, bantuan dalam bentuk barang berupa benih, pupuk, dan obat-obatan,” pungkasnya. (RJ/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!