“Hal ini telah menyalahi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban dana oprasional,” tutup Hartono. (RHM/Red)
Kejati Malut Didesak Tindak Lanjut Dugaan Korupsi Dua Kegiatan Anggota DPRD Taliabu
Kantor Kejaksaan Tinggi Malut
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!