Tak cuma itu, puluhan nelayan Kepulauan Sula ini juga menyoroti penyaluran bantuan sarana berupa perahu nelayan (fiber) dari DKP yang tidak merata.
“Bantuan DKP yang disalurkan seperti di tahun 2021 dan 2022 juga menurut kami tidak tepat sasaran karena sebagian diberikan bukan pada nelayan. Contohnya di Desa Malbufa di Kecamatan Sanana Utara ada orang yang terima bantuan namun bukan nelayan,” ungkap Riski.
Atas persoalan ini, para nelayan meminta kepada Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsih Mus agar mencopot Kepala DKP Kepulauan Sula, Sahlan Norau karena dianggap tidak pro terhadap nelayan serta meminta agar aparat kepolisian melakukan penyelidikan terkait penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2021 dan 2022 yang melekat di dinas tersebut.
“Kami minta Bupati copot Kadis KP dan Polres Sula agar melakukan penyelidikan penggunaan anggaran DAK di DKP Sula,” pinta salah satu nelayan. (RSF-2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!