PDIP Antisipasi Keputusan KPU Halut

  • Whatsapp

Ternate, Haliyora

Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara (Halut) setelah memeriksa saksi dan mengumpulkan bukti atas laporan tim paslon Joel B. Wangono-Said Bajak (JOS) atas dugaan pelanggaran penyalahgunaan jabatan/wewenang oleh calon bupati petahana Frans Manery yang menyimpulkan bahwa calon bupati petahana Frans Manery terbukti melanggar pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016.

Bacaan Lainnya

Hasil kesimpulan pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan telah disampaikan ke KPU Halut sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti.

KPU sendiri sesuai aturan yang berlaku memiliki waktu tujuh hari untuk mengkaji rekomendasi Bawaslu kemudian memutuskan. Dan kini, KPU memiliki sisa waktu dua hari sejak menerima hasil pemeriksaan Bawaslu untuk memutuskan, apakah Frans Manery melanggar pasal 71 ayat (3) atau tidak.

Jika terbukti melanggar pasal 71 ayat (3) maka Frans Manery terancam gagal mengikuti pilkada Halut.

Sementara itu, Koordinator Divisi (Koordiv) Hukum KPU Halut Abdul Djalil kepada Haliyora.com (25/9) mengatakan bahwa KPU masih melakukan kajian atas rekomendasi Bawaslu yang diterima sejak 21 September 2020.

Abdul menjelaskan, kajian atas kasus dugaan pelanggaran pemilu yang menyeret FM (Frans Manery), dirujuk kepada PKPU 13 dan 25.

“Sesuai PKPU kami sudah melakukan tindakan pencermatan dan penelitian, kami juga sudah minta klarifikasi dari pelapor maupun terlapor pada selasa lalu,” ungkapnya.

Lanjutnya, setelah menyusun dan mengkaji, saat ini KPU sudah mengarah kepada kesimpulan atas kasus yang saat ini menjadi penentu nasib Paslon FM-Mantap dalam Pilkada Halut 2020.

“Saat ini KPU menuju arah kesimpulan,” tutupnya.

Terkait dengan hal tersebut, Ketua Bapilu DPD PDI-P Maluku Utara, Irfan Hasanudin, saat diminta pendapatnya terkait kasus yang menimpa calon bupati petahana Halut Frans Manery, Sabtu (26/09/2020).

Kata Irfan, secara tekstual Undang-Undang Pilkada nomor 10 Tahun 2016 pasal 71 ayat (2-3) tentang larangan paslon serta sanksi atas pelanggaran pasal tersebut yang termaktub dalam pasal 71 ayat (5) dengan berdasarkan hasil pemeriksaan Bawaslu itu, maka Frans Manery terancam didiskualifikasi dari pencalonannya.

“Saya bukan orang hukum, tetapi kalau membaca teks Undang-Undang itu dan berdasarkan hasil kesimpulan pemeriksaan Bawaslu maka seharusnya KPU mendiskualifikasi pak Frans,”ujarnya.

Irfan menambahkan, memang dalam Undang-Undang Pilkada telah menetapkan beberapa larangan bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan Pilkada serentak. Dalam Pasal 71 UU Pilkada terdapat dua larangan yang menarik untuk dikritisi, yaitu pada ayat (2) dan ayat (3).

Dalam dua pasal itu disebutkan, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan dari Menteri (ayat 2),

Sedangkan pada ayat tiga (3) disebutkan, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan calon terpilih.

Pelanggaran terhadap dua larangan itu diancam dengan sanksi administratif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada, yaitu dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

“Nah, kalau dibaca teks undang-undang tersebut, dengan adanya hasil pemeriksaan Bawaslu itu, maka tak ada jalan lain bagi KPU, kecuali harus mendiskualifikasi pak Frans Manery sebagai calon bupati petahana Halut,”ujarnya.

Menurutnya, keputusan KPU Halut nantinya baik mengikuti rekomendasi bawaslu ataupun tidak, keduanya memiliki implikasi ke DKPP.

“nanti kita liat apa keputusan KPU Halut, yang jelas keputusan apapun yang diambil ada konsekuensinya, kita tunggu saja apa keputusannya, yang jelas kita dari PDI-Perjuangan sudah menyiapkan langkah-langkah yang akan diambil terhadap apapun keputusan KPU nanti,”pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Paslon Bupati dan wakil Bupati Halut, Joel Wagono-Said Bajak atau JOS adalah paslon yang diusung oleh PDI Perjuangan besama PKB dan PPP. (Red)

Pos terkait