Gara-Gara Corona, Pemda Halsel Tolak Tambah Anggaran KPU

  • Whatsapp

Halsel, Haliyora.com

Pilkada di tengah pendemi Covid-19 berimbas pada dilakukannya restrukturisasi dan penambahan anggaran pelaksanaan pilkada. Ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan penerapan standar protokol kesehatan.

Bacaan Lainnya

Di Halmahera Selatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat melakukan penambahan TPS sebanyak 103, sehingga jumlah TPS menjadi 483, sebelumnya 380 TPS.

Ketua KPU Halsel Darmin Hi Hasim, saat diwawancarai Haliyora.com pada, Selasa (16/06/2020) menyampaikan, sesuai UU No 10 Tahun 2019 yang menjadi acuan pelaksanaan Pilkada, dinyatakan jumlah pemilih pada setiap TPS berjumlah 800 pemilih, namun untuk menyesuaikan dengan protokol kesehatan, maka jumlah pemilih setiap TPS berubah menjadi 500 pemilih.

“Perubahan pemilih per TPS ini akhirnya TPS harus ditambah menjadi 483 yang sebelumnya 380 TPS, atau ada penambahan sekitar 103 TPS,” ungkap Darmin.

Lanjut Darmin, jumlah TPS ini kemungkinan dapat bertambah atau berkurang, karena 483 TPS itu baru ditetapkan sementara, finalnya kata dia, pada saat hasil pemutakhiran data di Bulan Juli nanti.

Untuk menyesuaikan dengan kondisi ini, kata Darmin, KPU Halsel melakukan perubahan skema anggaran pada dua komponen. Pertama, perubahan disesuaikan dengan protokol kesehatan. “protokol kesehatan ini harus ada pengadaan masker, tempat cuci tangan, dan APD,”sebut Darmin.

Dan yang kedua lanjut Darmin, karena ada penambahan TPS maka personil KPPS, PPS juga bertambah. “Jadi kalu personil bertambah, operasional dan logistik juga bertambah,”jelasnya.

Dengan adanya penambahan ini kata Darmin, maka KPU Halsel butuh tambahan anggaran sebesar Rp 4,3 miliar.

Penambahan anggaran ini kata dia, sudah dikoordinasikan dengan Pemda setempat dan sudah dirapatkan bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Halsel di Kantor Inspektorat. Keputusannya, Pemda keberatan untuk penuhi kekurangan anggaran KPU dengan alasan APBD-nya terkuras pada penanganan Covid-19.

“Akhirnya yang kita lakukan adalah restrukturisasi Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KPU sebelumnya,” ungkap Darmin

Darmin menjelaskan, langkah restrukturisasi yang dilakukan adalah dengan mengurangi bahkan memangkas sebagian anggaran perjalanan.

Selanjutnya Darmin mengatakan, karena usulan penembahan anggaran ditolak Pemda, maka KPU harus memanfaatkan anggaran yang sudah tersedia secera efisien dengan melakukan restrukturisasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan yang ada.

Katanya lagi, dalam melakukan restrukturisasi anggaran itu ada beberpa item belanja dikurangi dan dipangkas. Bahkan ada yang dihapus.

“Seperti anggaran perjalanan dinas, pengadaan alat peraga kampanye bagi paslon dari parpol, bahkan anggaran untuk verifikasi calon independen (perseorangan) yang menelan anggaran sebesar Rp 200 juta ditiadakan, lantaran di Pilkada Halsel tidak ada calon perseorangan. Nah, dari hasil restrukturisasi sejumlah item belanja itulah akan kita pakai untuk menutupi kekurangan sehingga tidak membebani APBD lagi,”terang Darmin.

Ia menjelaskan, sebelumnya anggaran pilkada yang bersumber dari APBD Halsel sebesar Rp 52 miliar lebih. Anggaran tersebut sebagian besar terserap pada biaya pengadaan alat peraga kampanye paslon dari partai politik dan paslon independen, termasuk biaya verifikasi paslon perseorangan.

Munculnya angka Rp 52 miliar lebih itu, sambung Darmin, karena pada awalnya KPU mengasumsikan ada enam paket paslon bupat/wakil bupati terdiri dari lima paslon dari parpol dan satu paslon independen.

“Namun dengan perkembangan saat ini atas gambaran baliho yang beredar kemungkinan hanya ada dua Paslon Pilbub 2020,” tuturnya.

Jika berdasarkan perkembangan yang ada sekarang ini dengan asumsi bakal hanya dua paslon cabup/cawabup tanpa ada paslon perseorangan, maka anggaran yang sebelumnya dipersiapkan untuk enam paslon dipangkas empat paslon.

”Nah pos anggaran-aggaran itu ditambah dengan pemangkasan biaya perjalanan dinas dan-lain-lain, saya kira cukup untuk memenuhi belanja protokol Covid dan penambahan TPS,” urai Darmin.

Darmin menambahkan, khusus anggaran penambahan TPS sebesar Rp 2,4 miliar, Sedangkan anggaran Covid-19 sebesar Rp 1,8.74.450 miliar, totalnya 4,3 miliar lebih.

“Tapi inikan ditolak Pemda, karena tidak sanggup, maka solusinya itu tadi, KPU lakukan restrukturisasi anggaran yang ada, dan se-efisien mungkin membelanjakannya,”ungkap Darmin. (Asbar)

Pos terkait