Terbebani Biaya Rapid Tes, Asosiasi Sopir Lintas Halmahera Gelar Aksi

  • Whatsapp

Ternate, Haliyora.com

Puluhan Sopir truck lintas Halmahera melakukan aksi unjuk rasa di Pelabuhan Penyeberangan Ferry Bastiong, Selasa (02/06/2020).

Bacaan Lainnya

Para sopir yang tergabung dalam Asosiasi Sopir Lintas Halmahera (ASLIH) itu melakukan aksi demo lantaran tidak puas dengan kebijakan pemerintah terkait penerapan pemeriksaan kesehatan terhadap sopir pengangkut barang.

Pasalnya, setiap melakukan aktifitas distribusi barang ke suatu daerah, sopir dan keneknya harus dilengkapi dengan keterangan hasil rapid test. Masalahnya, mereka harus merogok isi dompet sendiri setiap kali melakukan rapid test yang biayanya ratusan ribu per orang.

Mereka menuntut agar pemerintah mengeluarkan kebijakan khusus terhadap sopir angkutan barang (logistik) agar terbebas dari biaya rapid test.

Sopir Lintas Halmahera Melakukan Protes karena Terbebani Biaya Rapid Test

“Kebijakan pemerintah itu baik dan kami juga patuh, tetapi pemerintah juga harus bijak. Kami minta ada kebijakan khusus untuk sopir truck lintas Halmahera, bahkan seluruh Maluku Utara agar dibebaskan biaya rapid test. Kami ini kan bukan hanya bekerja untuk mencari nafkah saja, tapi juga membantu masyarakat dengan mensuplai logistik dalam masa darurat Corona ini. Masa setiap kali kami beroperasi harus rapit test dengan biaya satu kali rapid tes Rp 600.000-800.000 per orang dari kantong sendiri,”ujar Koordinator Asosiasi Sopir Lintas Halmahera, Sahril Sarifuddin.

Ia mengungkapkan, sudah empat kali melakukan aktifitas suplai barang (logistik), para sopir yang ada di kabupaten/kota diharuskan memiliki surat kesehatan dari gugus Tugas, namun masih harus dirapid test.

“Sudah begitu tong harus bayar sewanya sebesar Rp 600.000-800.000 per orang. Nah kalau tambah deng kenek berarti 1 juta lebe. Sementara hasil rapid test hanya berlaku dalam 7 hari saja, setelah itu harus rapid tes ulang. Kaluar doi lagi. Ini yang kami minta agar pemerintah ambil kebijakan khusus untuk kami para sopir angkutan barang jangan lagi dibebankan biaya rapid itu,”pungkas Sahril. (Riko)

Pos terkait