Menurut Ikbal, anggaran awal yang diproyeksikan sebesar Rp 3,5 triliun kini berpotensi turun menjadi Rp 2,7 triliun akibat pemangkasan tersebut. Hal ini memerlukan prioritas yang jelas pada sektor-sektor kunci. “Karena sejauh ini dengan pemangkasan TKD yang begitu besar, sektor apa yang mau menjadi prioritas? Kita harus memberikan waktu sebentar untuk menjadwalkan ulang rapat Badan Musyawarah (Bamus),” jelas mantan Ketua DPRD Kota Ternate itu.
Untuk mengatasi dampak pemangkasan, Ikbal menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyebut bahwa Maluku Utara memiliki potensi besar di sektor pertambangan, yang perlu segera digenjot melalui regulasi yang tepat.
“Karena itu, kita harus membuat satu regulasi agar sektor pendapatan segera digenjot. Daerah ini punya banyak tambang,” pungkasnya. (RS/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!