Sherly menjelaskan bahwa Pemprov Malut telah melakukan komunikasi dengan semua pemegang IUP terkait potensi pajak yang seharusnya diterima. Selain itu, pihaknya juga mengalami penurunan transfer dari pusat sebesar Rp 245 miliar akibat edaran efisiensi, namun berkat kenaikan PAD, APBD induk dapat kembali ke angka semula, yaitu Rp 3,4 triliun.
Gubernur wanita pertama di Maluku Utara ini juga menekankan perlunya evaluasi terkait pajak kendaraan bermotor, di mana hanya 27 persen yang berhasil ditagih. Dia berencana melakukan reformasi di badan pengelola pajak daerah (Samsat) untuk meningkatkan efektivitas penagihan pajak.
Terkait belanja pendidikan, akan dilakukan evaluasi terhadap fasilitas ruang kelas di 61 SMA, SMK, dan SLB. Sekolah-sekolah juga menjadi fokus dalam pembangunan infrastruktur dasar, bersama dengan jalan dan jembatan. Sherly juga menjelaskan komitmen untuk membantu daerah Terluar Tertinggal Terdepan (3T) melalui pembangunan infrastruktur seperti Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan peningkatan fasilitas kesehatan.
Untuk anggaran APBD-P, ia mengumumkan rencana pembangunan berbagai akses jalan serta pembebasan lahan untuk perumahan ASN dan sekolah. Selain itu, alokasi untuk pasar murah, pendidikan gratis, dan pembiayaan BPJS bagi masyarakat juga berada dalam rencana anggaran, dengan total nilai yang signifikan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat Maluku Utara.
“Maka kami berharap agar semua inisiatif ini dapat terlaksana dengan baik untuk memastikan kesejahteraan masyarakat,” tutup Gubernur Sherly. (RS/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!