Dokumen APBD-P Halbar ‘Tatono’ di Gubernur

Ketua DPRD Halbar Charles Gustan.

Jailolo, Haliyora

Sejak disahkan pada 3 September hingga pekan ketiga Oktober, dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD ) Perubahan tahun 2020, Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) masih ‘tatono’ (berada,red) ditangan Gubernur Maluku Utara (Malut).

Bacaan Lainnya

Sekretaris daerah (Sekda) Halbar Syahril Abdul Radjak saat dihunungi wartawan melalui whatsapp, Senin (19/10/2020), mengatakan bahwa dokumen APBD perubahan Halbar yang dirikim ke Gubernur untuk dievaluasi belum juga selesai hingga memasuki bulan Oktober.

“Sampai saat ini dokumen hasil evaluasi juga saya belum terima. Saya juga kurang tahu karena urusanya itu di kantor Gubernur,”akunya.

Lambatnya pengembalian dokumen APBD Perubahan Halbar Tahun 2020 oleh Gubernur Malut disesalkan Ketua DPRD Halbar Charles Gustan. Menurut dia, dokumen APBD perubahan yang juga belum dikantongi Pemkab Halbar, menghambat agenda pembahasan dokumen KUA-PPAS tahun 2021.

Padahal, menurut Polisiti PDIP itu, dokumen APBD perubahan tahun 2020 sangat penting untuk dikantongi sebelum melangkah pada pembahasan KUA-PPAS tahun 2021. Terlebih lagi, untuk persetujuan ploting anggaran pembayaran hutang bawaan Pemda kepada pihak ketiga di Tahun ini (2020,red) yang akan dibayar di Tahun 2021 nanti.

Dia menjelaskan, untuk ploting anggaran pembayaran hutang pihak ke tiga di 2021 nantinya perlu dikaji dengan rasionalisasi anggaran, tentunya dengan mengacu dokumen APBD Perubahan yang sampai saat ini belum diserahkan Gubernur ke Pemda Halbar.

“Soal pembayaran hutang pihak ketiga ini juga ada re-scdule, pembayaran dilakukan secara bertahap oleh Pemda, akan tetapi untuk ploting anggaran di tahun 2021 belum final berapa besar yang dialoksikan, karena rasionaliasi anggaran tentunya juga kami mengacu pada dokumen anggaran perubahan hasil evaluasi Gubernur Malut,ā€¯pungkasnya. (Riko-2)

Pos terkait