Jika Pemprov belum juga membayar DBH ke Pemkot Tikep, kami akan memboikot UPTD Samsat dan Kantor Gubernur Maluku Utara
Abdurrahman Arsyad (Ketua DPRD Kota Tikep)
Tidore, Maluku Utara- DPRD Kota Tidore Kepulauan (Tikep) mengancam akan memboikot kantor UPTD Samsat milik Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Soasio Tidore.
Tak hanya Kantor Samsat, Kantor Gubernur Malut di Sofifi juga bakal menjadi sasaran pemboikotan aksi protes DPRD Tikep itu.
Buntut dari ancaman ini karena Pemerintah Provinsi lambat membayar tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) Kota Tikep sebesar Rp 28 miliar.
“Jika Pemprov belum juga membayar DBH ke Pemkot Tikep, kami akan memboikot UPTD Samsat dan Kantor Gubernur Maluku Utara,” tegas Ketua DPRD Kota Tikep, Abdurrahman Arsyad, ketika diwawancarai Haliyora.id, Kamis (27/7/2023).
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!