Ikbal menjelaskan bahwa masih ada banyak kendala yang harus diatasi, seperti utang dan kebutuhan belanja pegawai yang harus dipenuhi hingga Desember. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pendapatan daerah harus lebih ditingkatkan lagi. “Jika Pemprov mampu mengelola ini dengan baik, saya yakin penyerapan anggaran pasti akan meningkat,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ikbal mengingatkan agar Pemprov tidak menambah porsi belanja daerah. Sebab jika dilakukan tanpa memperhatikan pendapatan yang ada maka ujung-ujungnya terjadi utang baru.
“Menaikkan belanja sementara pendapatan menurun hanya akan menciptakan utang baru. Jadi semua utang harus segera dibayar, tapi pendapatan juga harus digenjot,” pungkasnya.
Sementara, Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsudin A. Kadir, memberikan gambaran terkait rapat dengan DPRD. Ia menjelaskan proyeksi angka pendapatan daerah maupun belanja telah dibahas.
Ia mencatat bahwa beberapa OPD telah mengajukan permintaan terkait keterlambatan pembayaran gaji Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang mungkin tidak bisa dibayarkan hingga Desember.
“Untuk itu, DPRD meminta Pemprov mendorong pendapatan di APBD-P 2025 sehingga masalah ini dapat diakomodir,” tuturnya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!