Namun, implementasi skema ini masih memerlukan penguatan regulasi teknis, penyusunan MoU standar, serta pelatihan manajerial terpadu agar tata kelola kelembagaan berjalan efektif dan berkelanjutan.
Melihat berbagai dinamika tersebut, DJPb Malut menekankan pentingnya intervensi fiskal yang lebih inklusif dan responsif. Langkah-langkah strategis yang direkomendasikan meliputi percepatan realisasi belanja produktif, penguatan pelatihan vokasi bagi tenaga kerja lokal, pengembangan UMKM berbasis komoditas unggulan daerah, sinergi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah, dan akselerasi kolaborasi kelembagaan di tingkat desa.
Dengan upaya bersama dan kolaborasi lintas sektor, diharapkan manfaat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Maluku Utara dapat dirasakan secara merata hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.
(Mg01/Red2)

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!