Sofifi, Maluku Utara – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai mendorong diversifikasi ekonomi secara masif ke sektor non-tambang. Langkah ini dilakukan menyusul perlambatan ekonomi daerah akibat tingginya ketergantungan pada industri pertambangan dan pengolahan.
Pesan itu disampaikan Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Malut Sherly Tjoanda dalam pembukaan Kie Raha Economic Forum di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malut, Rabu (20/5/2026).
“Perlambatan ini menjadi wake-up call atas kerentanan struktural ekonomi daerah karena selama ini hampir sepenuhnya bergantung pada sektor industri pengolahan dan pertambangan,” kata Samsuddin.
Pemprov mencatat sektor tambang dan industri pengolahan menyumbang hampir 63 persen terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Maluku Utara.
Padahal pada 2025 lalu, Maluku Utara sempat mencatat pertumbuhan ekonomi fantastis hingga 34,17 persen dengan PDRB per kapita mencapai Rp 97,26 juta. Namun pada triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi mulai melambat menjadi 19,64 persen secara year on year (yoy).
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!