“Lalu bagian mana yang tidak ada untuk Pulau Taliabu? Untuk sementara kami lagi mapping, biar lengkap, ada beberapa program yang masuk di 10 kabupaten/kota di Maluku Utara, karena itu dia harus baca, jangan dia mengumbar fitnah”
Sofifi, Maluku Utara – Wacana Kabupaten Pulau Taliabu, pisah dari Maluku Utara dan bergabung dengan DOB Provinsi Sulawesi Timur (Sultim) mulai menggelinding dua hari terakhir. Ini karena publik di Taliabu mensinyalir arah pembangunan di daerah tersebut tidak tersentuh pemerintah provinsi untuk 5 tahun, sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Maluku Utara 2025-2029 yang disahkan DPRD pada Senin lalu (28/7).
Wacana ini kembali menguat setelah anggota DPRD Maluku Utara daerah pemilihan Sula-Taliabu, Mislan Syarif, mengkritik Pemprov di rapat paripurna itu. Ia menyebut bahwa Taliabu selama ini hanya dijadikan pelengkap administratif tanpa sentuhan pembangunan nyata dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
“Kami ini garda terdepan, tetapi selalu dianak tirikan. Jalan provinsi tidak ada, jalan nasional juga tidak disentuh. Apa kami harus menunggu 10 tahun lagi?” cecar Mislan di rapat paripurna pengesahan RPJMD 2025-2029, Senin (28/7).
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!