Selama puluhan tahun, Bakir merasa dibohongi oleh Pemda dengan janji-janji yang tak kunjung terealisasi. Dirinya pun mengancam akan memblokade jalan dan pintu masuk gedung DPRD hingga ada kepastian dari pemerintah daerah.
“Kalau mau buka palang, harus ada perjanjian tertulis tentang kesepakatan penyelesaian lahan kami, dan pembayaran harus sesuai NJOP. Jika belum ada kepastian, saya tetap palang jalan dan kantor DPRD,” ancamnya.
Dari pantauan wartawan, akses jalan sejumlah perkantoran milik Pemda Halsel, dan kantor DP3AKB, Samsat, serta DPMD, juga mengalami nasib serupa. Semua pintu masuk, termasuk pintu utama gedung DPRD, dipalang menggunakan bambu. Kini, pemalangan ruas jalan ini menyebabkan kesulitan bagi pegawai dan pengguna jalan serta berpotensi menghambat pelayanan publik.
Satpol PP yang dikerahkan ke lokasi tampak tidak dapat berbuat banyak untuk membuka blokade tersebut, menunjukkan betapa krusialnya situasi ini bagi masyarakat dan pemerintah setempat. (RAF/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!