Pendapatan daerah agregat hingga Mei 2025 mencapai Rp5,22 triliun, tumbuh 4,14 persen (yoy). PAD mencapai Rp674,31 miliar (57,54 persen dari pagu), tumbuh signifikan 139,91 persen, didorong oleh pajak daerah.
Belanja daerah tumbuh 14,16 persen menjadi Rp3,36 triliun dari pagu Rp13,78 triliun, dengan realisasi difokuskan pada belanja ASN, jasa, transfer bantuan keuangan, dan belanja lainnya.
Beberapa isu strategis terkait penyaluran dana desa dan DAU SG juga disorot, seperti perlunya percepatan syarat salur tahap I dan II, serta penyampaian dokumen rekomendasi.
Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Maluku Utara per Mei 2025 mencapai Rp247,39 miliar untuk 4.273 debitur, namun mengalami kontraksi 3,77 persen dibanding tahun sebelumnya. Kabupaten Halmahera Utara mencatat penyaluran tertinggi, yaitu Rp53,29 miliar untuk 915 debitur.
Realisasi Kredit Ultra Mikro (UMi) tercatat Rp753,30 juta, turun drastis 60,21 persen. Penyaluran UMi dilakukan oleh PT Pegadaian, PNM, dan lembaga lainnya.
Sakop turut menyoroti kondisi koperasi di Maluku Utara. Dari 1.060 koperasi aktif, hanya sebagian kecil yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), menunjukkan lemahnya tata kelola. Konsentrasi koperasi masih terkonsentrasi di Kota Ternate.
Beberapa tantangan utama koperasi mencakup rendahnya motivasi berbasis usaha riil, lemahnya akuntabilitas, serta sistem produksi dan pemasaran yang konvensional.
“Diperlukan langkah strategis, mulai dari validasi koperasi aktif, penyusunan roadmap koperasi sektor riil, hingga pembangunan ekosistem koperasi yang inklusif,” tutupnya. (Mg01/Red2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!