Sofifi, Maluku Utara – Pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali menggelar rapat penting dengan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Bendahara.
Rapat ini bertujuan untuk membahas pemenuhan dokumen Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2025, pelaksanaan pengisian responden Survei Penilaian Integritas (SPI), serta tindak lanjut temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk tahun anggaran 2024.
Kepala Inspektorat Maluku Utara, Nirwan M.T. Ali, menjelaskan bahwa Gubernur berharap agar MCP yang sudah baik pada tahun 2023 dapat meningkat lebih baik lagi di tahun 2025. “Gubernur meminta kepada semua OPD untuk saling bekerja sama dalam 8 area intervensi serta kolaborasi dalam pemenuhan MCP,” ungkap Nirwan, usai rapat pada Kamis (12/6/2025).
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!