Ternate, Maluku Utara – Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, meminta Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong penyederhanaan persyaratan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi nelayan dan petani di wilayah kepulauan Maluku Utara.
Hal tersebut disampaikan Sarbin saat menghadiri Kunjungan Kerja (Kunker) BAKN DPR RI yang membahas tata kelola dan efektivitas penyaluran KUR bersama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Ternate, Selasa (2/6/2026).
Menurut Sarbin, karakteristik geografis Maluku Utara yang didominasi wilayah kepulauan membuat masyarakat, khususnya nelayan dan petani, membutuhkan dukungan akses pembiayaan yang lebih mudah untuk mengembangkan usaha produktif.
Ia mengungkapkan, banyak nelayan membutuhkan tambahan modal untuk pengadaan bodi kapal setelah menerima bantuan mesin tangkap dari pemerintah daerah. Namun, proses pengajuan KUR dinilai masih terkendala persyaratan administrasi yang cukup berat.
“Pinjaman mikro Rp10 juta hingga Rp50 juta sering kali terkendala persyaratan yang rumit. Ini perlu menjadi perhatian agar masyarakat tidak beralih ke pinjaman online atau lembaga tidak resmi yang berisiko tinggi,” ujar Sarbin.
Selain akses permodalan, Pemprov Maluku Utara juga meminta dukungan DPR RI terkait penambahan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan serta penyesuaian skema Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor perikanan agar dihitung berdasarkan pendapatan bersih.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim BAKN DPR RI, Herman Khaeron, mengatakan kunjungan kerja dilakukan untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sekaligus mengevaluasi efektivitas penyaluran KUR di daerah.
Menurutnya, penyaluran KUR di Maluku Utara masih didominasi sektor perdagangan, sementara sektor produktif seperti pertanian dan perikanan masih relatif rendah.
“Penyaluran KUR untuk sektor produktif masih kecil dan perlu akselerasi agar program pembiayaan murah yang disubsidi pemerintah bisa lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Herman.
BAKN DPR RI, lanjutnya, tengah melakukan kajian di berbagai daerah dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna merumuskan tata kelola KUR yang lebih adaptif tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas.
Herman menegaskan akses pembiayaan yang mudah dan bunga rendah menjadi faktor penting untuk memperkuat daya saing sekitar 65 juta pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. (RS/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!