Daruba, Maluku Utara – Kawasan hutan di Kabupaten Pulau Morotai yang telah disepakati oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Kehutanan, dan Kodam XV Pattimura, untuk dijadikan lokasi latihan perang yang disorot beberapa pihak, direspon oleh DPRD dan Kodim 1514/Morotai.
Ketua DPRD Pulau Morotai, Muhammad Risky, menyatakan bahwa pihaknya masih mengkaji dampak dan teknis pelaksanaan rencana tersebut, termasuk mempertanyakan minimnya keterlibatan pemerintah daerah dalam proses awalnya.
“Informasi yang kami terima, salah satu alasan Morotai dipilih karena di hutan Halmahera masih ada masyarakat adat (terasing) seperti suku Togutil, sementara di hutan Morotai tidak ada komunitas tersebut. Ini menjadi pertimbangan utama pemerintah pusat,” ujar Risky kepada wartawan di Kantor DPRD usai Paripurna LKPJ 2024, Rabu (4/6/2025) sore.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain faktor sosial itu, Risky juga menilai letak strategis Morotai sebagai wilayah pertahanan turut mempengaruhi keputusan pemerintah pusat. Namun, ia menegaskan bahwa DPRD belum menyatakan sikap final.
“Dari sisi ekonomi, tentu ada potensi positif. Tapi kami perlu tahu lebih detail dulu, terutama jenis latihan seperti apa yang akan dilakukan disana,” tegasnya.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
