Sarbin menjelaskan bahwa optimalisasi penerimaan PBBKB secara efektif dan efisien dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membiayai berbagai program pembangunan. Mulai dari sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat, semua memerlukan dukungan dana yang memadai.
“Akurasi data dan rekonsiliasi yang tepat waktu adalah kunci utama dalam memastikan hak-hak daerah terpenuhi dan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan serta akuntabel,” tegasnya.
Wagub juga memberikan apresiasi terhadap kerja sama yang telah terjalin antara Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, serta PT. Pertamina Patra Niaga MOR VIII.
“Melalui rapat koordinasi ini, saya berharap kerja sama yang sudah solid dapat ditingkatkan lagi, demi mencapai tujuan bersama dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dari sektor PBBKB,” ungkapnya.
Kegiatan rakor ini dihadiri oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah dari berbagai provinsi, termasuk Maluku Utara, Maluku, Papua, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan, serta perwakilan dari PT Pertamina MOR VIII Papua-Maluku dan pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Malut. (*RS/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!