BPKAD dan DPRD Ternate Soroti Sisa DBH yang Masih ‘Takancing’ di Pemprov Malut

Abdullah menambahkan, Pemprov berkomitmen untuk menyelesaikan tunggakan DBH secara bertahap. “Kami tetap berkoordinasi dan komunikasi berjalan cukup baik. Harapannya pelunasan dapat segera rampung,” tambahnya.

Namun, di sisi lain, DPRD Kota Ternate menilai lambannya penyaluran sisa DBH itu sangat menghambat pelaksanaan program-program prioritas daerah. Wakil Ketua II DPRD Ternate, Jamian Kolengsusu, menyebut keterlambatan ini menjadi beban serius bagi keuangan daerah.

“Tunggakan DBH yang belum disalurkan sekitar Rp 40 miliar lebih, tentu sangat menghambat kerja-kerja Pemkot, apalagi anggaran itu sudah dimasukkan dalam APBD yang sedang berjalan,” ujar Jamian saat diwawancarai di Gedung DPRD Ternate.