Dia menjelaskan bahwa bendahara di dinasnya sudah mengajukan dokumen permohonan pencairan ke BPKAD, namun hingga saat ini Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belum juga dikeluarkan. “Seluruh dokumen sudah siap, tetapi sampai sekarang belum ada pencairan,” ungkapnya.
Terkait keluhan ini, Haliyora.id, kemudian melakukan konfirmasi kepada Kepala Bidang Perbendaharaan (Perben) BPKAD Malut, Zakir. Ia menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu OPD untuk menyampaikan dokumen permintaan pencairan.
Menurutnya, kendala yang dihadapi OPD adalah perlunya mereka menyampaikan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), yang dianggap rumit dan memakan waktu. “Sehingga itu yang menjadi kendala. Kami di keuangan sudah tidak ada masalah jika ada OPD yang memasukkan dokumen permintaan pencairan, maka kami akan tetap eksekusi,” terang Zakir.
Ia juga mengakui bahwa sampai saat ini belum ada konfirmasi mengenai jumlah OPD yang telah menyerahkan dokumen permintaan pencairan. Prinsipnya, lanjut Zakir, pihak keuangan sangat siap karena anggarannya sudah tersedia. Keterlambatan ini menjadi masalah karena OPD terlambat dalam menyampaikan kinerja mereka. “Soal anggaran ada, jika ada permintaan pencairan, maka tetap kami eksekusi,” tutup Zakir. (RS/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!