Pihaknya juga merasa tersinggung dengan sikap dan pernyataan kepala Kemenag Halut, yang cenderung berpihak ke calon tertentu. Olehnya itu, Fuji mendesak agar Bawaslu agar transparan menangani kasus ini.
“Bawaslu harus serius menangani kasus yang melibatkan pejabat Kemenag, karena dianggap sudah mencederai asas-asas demokrasi di Halut,” tuntutnya.
Berikut tuntutan massa aksi. Pertama : Mendesak Bawaslu Halmahera Utara segera memprose Kepala Kemenag, Abdurrahman Ali, yang mengajak mendukung salah sata paslon Bupati Halut dan Paslon Gubernur Malut. Kedua, mendesak Abdurrahman Ali segera melakukan klarifikasi terkait pernyataannya, dan ketiga, Netralitas ASN harus dijunjung tinggi dalam Pilkada Halut Tahun 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain menggelar unjuk rasa di depan kantor Bawaslu, aksi unjuk rasa APPD juga menyasar kantor Kanwil Kemenag Halmahera Utara. Sayangnya, saat berorasi di depan kantor Kemenag, massa aksi tak menemui Abdurrahman Ali. Di kantor Kemenag Halut, pengunjuk rasa diterima oleh Kepala Tata Usaha, Hi. Rustam Djafar.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
