KPK Intens Awasi Pengadaan Barang dan Jasa di Pemprov Malut

Kadri mengaku pembahasan MCP ini selalu diawasi oleh KPK karena BPBJ dipandang rawan dengan praktik KKN.

“Target kita MCP ini akan terupdate dalam sistem sehingga bisa selesai tahun ini. Alhamdulillah OPD semua juga turut berpartisipasi dan komitmen dalam mendukung kegiatan ini sehingga penegasan kami terus bekerja dengan baik agar proses ini berjalan baik, ” tutup Kadri. (RS/Red)

BACA JUGA  Ahli Langganan KPK Akan Dihadirkan dalam Kasus Dugaan Perjadin Fiktif DPRD Ternate 
chat_bubble_outline

Belum ada komentar disini

Jadilah yang pertama berkomentar disini!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru

Pilih Wilayah