Sofifi, Maluku Utara- Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) kembali mengadakan rapat evaluasi MCP dan yang menjadi titik fokus pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), yang terintegrasi dengan 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Bappeda, BPKAD, DPM- PTSP, dan Inspektorat.
“Jadi dengan rapat tadi kita kembali menegaskan bahwa MCP untuk barang dan jasa ada lima indikator dan dalam waktu dekat ini kita akan menyelesaikan dokumen-dokumen tersebut,” kata Plh Sekda Maluku Utara, Kadri La Itje, Kamis (27/6/2024).
Menurut Kadri, untuk saat ini pihaknya belum bisa menilai pencapaian MCP di angka berapa, akan tetapi bisa dilihat hasilnya pada tahun depan dengan mempersiapkan pembuatan dokumen MCP dari semua OPD.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!