KPK Intens Awasi Pengadaan Barang dan Jasa di Pemprov Malut

“Sehingga dari situ baru kita bisa memprediksi semua dari delapan area dan 72 sub indikator yang berada pada BPBJ, jika semua bisa diselesaikan maka sudah pasti bisa menjawab pada pengadaan yang bersih,” jelas Kadri. 

Mantan Karo BPBJ itu mengaku, bahwa MCP ini penekanannya pada semua area yang harus diselesaikan, misalnya terintegrasi dengan Dinas PUPR yang tupoksinya pada program RTRW, dan ada 10 paket proyek yang menjadi isu strategi nasional ditambah isu daerah yang menjadi prioritas. 

BACA JUGA  Lanjutan Pembangunan Bandara Loleo di Pemerintahan Sherly-Sarbin Masih Kabur

“Itu harus kita selesaikan dan itu juga tugas Bappeda untuk menentukannya proyek strategis tersebut, selanjutnya bersama BPBJ dan gubernur,” ujarnya.

chat_bubble_outline

Belum ada komentar disini

Jadilah yang pertama berkomentar disini!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru

Pilih Wilayah