Selaku akademisi, Sahril menyarankan kepada pihak sekolah apapun alasanya apakah alasan pertimbangan dan kebutuhan namun juga perlu dilihat dari kondisi ekonomi masyarakat di Halteng kendati daerah tersebut dikenal dengan tambangnya. Begitu juga pemerintah punya kewajiban
sesuai ketentuan-ketentuan UU untuk memfasilitasi sarana pendidikan yang layak dan selaras. Untuk itu, Sahril meminta Dikbud Maluku Utara agar mengevaluasi kembali kepala sekolah SMAN 1 Halteng terkait manajemennya.
“Tergantung dari tata kelola manajemen sekolah yang betul-betul berbasis pada kondisi riil di sekolah dengan pertimbangan keadaan ekonomi masyarakat, jadi kepala sekolah dan staf guru harus melihat pertimbangan pada kondisi sosial ekonomi bukan mengukur apa yang ada di sekolah agar bisa terpenuhi dengan sarana prasarana kita bebani masyarakat terlalu berat, itu menjadi tantangan kita, saya kira visi masa depan akan datang malah digratiskan tidak lagi ada sarana prasarana, ini sudah ditanggulangi oleh pemerintah,” pungkasnya. (RJ/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!