Pendapat serupa juga disampaikan dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unkhair Ternate, Dr Sahril Muhammad.
Menurut Sahril, dana mobiler itu sudah dianggarkan oleh pemerintah, tinggal pihak sekolah mengajukan permintaan kepada dinas karena semua dana sudah melekat di pemerintah lewat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Walau begitu, pihak sekolah juga harus punya data-data keterbatasan sarana dan prasarana tersebut sehingga menjadikan rujukan laporan ke dinas.
“Karena sekolah-sekolah negeri sudah punya alokasi anggaran yang disediakan, ketika ada kekurangan sarana prasarana tentu sekolah punya kewajiban melaporkan dan menyampaikan ke dinas agar memenuhi kebutuhannya,” ucapnya.
Di lain sisi, jalan yang ditempuh pihak sekolah dengan membebankan biaya mobiler atau biaya lain tentu juga memberatkan bagi orang tua murid karena latar belakang ekonomi mereka juga berbeda-beda.
“Saya melihat agak berat, pandangan dan kondisi masyarakat saat ini betul betul kita berharap bahwa jangan terbebani terlalu berat walaupun itu ada kesepakatan komite tapi dengan standar merata bukan mengikuti latar belakang siswa yang dianggap lemah orang tuanya dengan latar belakang ekonomi lemah tapi mereka menggunakan standar sama maka perlu ada kajian ulang sehingga tidak menimbulkan keresahan, ketimpangan dalam pelaksanaan pendidikan di SMA 1 Halteng,” ujar Sahril.
“Jangan-jangan komite yang menetapkan besaran itu, jangan menetapkan sesuatu dengan menutup mata tapi menetapkan sesuatu dengan melihat riil ekonomi sosial masyarakat, kalau partisipasi masyarakat untuk pendidikan maju dengan jalan kita dorong melalui dana pemerintah,” sambungnya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!