“Pertanyaannya pengeluaran itu untuk apa, kalau hanya untuk gaji dan tunjangan perbulan hanya Rp 42 miliar, itu sudah gaji, tunjangan dan TPP di kalikan tiga bulan hanya Rp 126 miliar, karena tidak ada kegiatan pemerintahan skala besar karena APBD saja belum siap. Kegiatan apa yang mau jalan otomatis daya serap juga sangat kecil dan diperkirakan uang sisa di sekitar Rp 226 miliar, harusnya yang tersisa Rp 280 miliar lebih justru yang tersisa Rp 128 miliar, ada Rp 164 miliar yang perlu dipenjelaskan,” tanya Ishak.
Dirinya mengatakan, DPRD tidak bermaksud menuduh pemerintah bermasalah tapi minimal harus ada penjelasan yang diberikan sehingga bisa diketahui arah penggunaan dari selisih yang begitu besar, sehingga DPRD bisa meminta aparat penegak hukum untuk dapat mengawasi anggaran yang ada.
“Jadi Plt Gubernur mengatakan hutang Rp 1,3 triliun itu spekulasi. Jadi pejabat harus hati-hati mengeluarkan statemen karena sebutan angka itu harus berdasarkan aturan akutansi. Kalau berdasarkan data sampai 2023 utang DBH hampir Rp 400 miliar, Sedangkan utang 2022 masih ada Rp 200 miliar, kemudian tahun 2023 utang pemprov masih sebesar Rp 246 miliar, dan hingga kini belum ada penyelesaian,” pungkasnya menutup. (RS/Tim Redaksi)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!