PNS Pemprov Malut yang Dipecat Bertambah

- Editor

Senin, 1 November 2021 - 13:59 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kantor Gubernur Maluku Utara

Kantor Gubernur Maluku Utara

Sofifi, Maluku Utara- Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov) Malut melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kembali menyampaikan tambahan PNS yang bakal dipecat.

Awalnya, sesuai data yang disampaikan oleh Kepala BKD Idrus Assegaf beberapa waktu lalu, hanya 12 orang PNS yang akan dipecat, namun terjadi penambahan sebanyak enam orang lagi bahkan bisa lebih dari enam orang. Kini BKD terus menelusuri PNS yang berpotensi diberhentikan sebagai PNS lantaran sudah bertahun-tahun tidak berkantor.

Itu disampaikan oleh  Kasubid Kinerja dan Disiplin Aparatur,  Alhusen Albar, Senin (01/11/2021).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kita telusuri terus data terbaru, sekarang sudah ada tambahan sebanyak enam PNS yang bakal dipecat yang sebelumnya kan hanya 12 orang. Tapi kemungkinan bukan hanya enam orang itu, sebab setelah kita telusuri data terbaru, ternyata ada juga pegawai yang sudah bertahun-tahun tidak masuk kantor. Jadi saya pastikan akan lebih dari enam orang PNS akan dipecat, ditambah 12 sebelumnya,” terangnya.

BACA JUGA  Kawasan Khusus Kota Sofifi Diatur PP, Rancang Rp 15 T di 3 Kecamatan

Dijelaskan, data pegawai yang tidak masuk kantor bertahun-tahun itu diketahui saat pendataan aktifasi data akun pribadi dari mabes KPK. “Jadi kita konfirmasikan ke dinas terkait aktifitas PNS yang bersangkutan, ternyata betul bahwa yang bersangkutan sudah tidak berkantor bertahun-tahun,” terangnya.

Diungkapkan, PNS yang bermasalah itu paling banyak ada  di Dinas Pendapatan, dan rata-rata terlibat kasus korupsi, bahkan ada terlibat kasus narkoba. Saya pastikan jumlahnya akan terus bertambah,” ujarnya.

BACA JUGA  Ketetapan Angka Pasti Pembayaran DBH Kabupaten/Kota Belum Jelas

Dikatakan, bagi PNS yang tidak pernah masuk kerja maka dibuat surat pemanggilan kemudian diperiksa  dan diberikan sanksi pemecatan, tapi tetap dapat hak pensiun dan hak Taspen.

“Tetapi PNS yang dipecat karena terlibat kasus korupsi atau kasus pidana lain seperti narkoba maka dipecat dan tidak dapat hak pensiun, hanya dapat hak dari Taspen,” jelasnya. (Sam-1)

Berita Terkait

Pantai Jikomalamo, Favorit Warga Kota Ternate saat Libur Lebaran
Pasca Idul Fitri, Inflasi Diproyeksi Tembus 3,6 Persen
Asik ! Sekda Halsel Ajak Kades Pulau Makian Joget 100 Juta di Pantai Powate 
Harga Rica dan Tomat di Sula Merangkak Naik H-2 Lebaran
Pemerintah dan Muhammadiyah Diprediksi Idul Fitri ‘Bareng’ Meski Awal Ramadhan Berbeda
Ela-ela, Tradisi Malam Lailatul Qadar di Keraton Kesultanan Ternate
Pj Kades Maluli di Taliabu Diduga Potong BLT Warga
Polres Morotai Lidik Kasus Penimbunan Mitan Subsidi di Darame
Berita ini 245 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 13 April 2024 - 16:50 WIT

Pantai Jikomalamo, Favorit Warga Kota Ternate saat Libur Lebaran

Jumat, 12 April 2024 - 20:28 WIT

Pasca Idul Fitri, Inflasi Diproyeksi Tembus 3,6 Persen

Jumat, 12 April 2024 - 19:58 WIT

Asik ! Sekda Halsel Ajak Kades Pulau Makian Joget 100 Juta di Pantai Powate 

Minggu, 7 April 2024 - 19:32 WIT

Pemerintah dan Muhammadiyah Diprediksi Idul Fitri ‘Bareng’ Meski Awal Ramadhan Berbeda

Sabtu, 6 April 2024 - 22:27 WIT

Ela-ela, Tradisi Malam Lailatul Qadar di Keraton Kesultanan Ternate

Sabtu, 6 April 2024 - 22:10 WIT

Pj Kades Maluli di Taliabu Diduga Potong BLT Warga

Sabtu, 6 April 2024 - 22:02 WIT

Polres Morotai Lidik Kasus Penimbunan Mitan Subsidi di Darame

Jumat, 5 April 2024 - 21:05 WIT

Buka Musrembang, Bupati Halsel : Proyeksi Pembangunan Infrastruktur Pakai 4 Metode Ini

Berita Terbaru

Wisata Pantai Jikolamo

Food & Travel

Pantai Jikomalamo, Favorit Warga Kota Ternate saat Libur Lebaran

Sabtu, 13 Apr 2024 - 16:50 WIT

Ilustrasi Inflasi

Ekobis

Pasca Idul Fitri, Inflasi Diproyeksi Tembus 3,6 Persen

Jumat, 12 Apr 2024 - 20:28 WIT

error: Konten diproteksi !!