Sofifi, Maluku Utara- Sudah sepuluh hari sejak diterbitkannya surat tertanggal 27 Februari, Plt Gubernur Maluku Utara, M. Al Yasin Ali belum juga menindaklanjuti rekomendasi KASN untuk mengembalikan sejumlah pejabat ke jabatan semula pasca dimutasi dan di demosikan pada Kamis, 1 Februari 2024 lalu.
Sikap keras hati gubernur tunggal di Maluku Utara ini mendapat sorotan akademisi Unkhair Ternate, Abdul Kadir Bubu.
Menurut Dade sapaan akrab Abdul Kadir Bubu, pelaksana tugas kepada daerah dalam mengambil tindakan terutama dalam melakukan promosi, mutasi, dan demosi ASN adalah tindakan bersyarat, dan tidaklah mutlak.
“Oleh karena dia harus mendapatkan izin resmi dari Kemendagri dan KASN. Izin itulah yang menjadi pertimbangan di SK nanti dibuat,” ujar Kadir Bubu saat diwawancarai media ini, Kamis (7/3/2024).
Selain tidak mengantongi izin mutasi dan demosi, uji kompetensi sebagaimana di atur dalam Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajeman ASN, juga tidak dilaksanakan. Padahal dalam Ayat 1, PP Nomor 11 disebutkan Pengisian JPT Pratama melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi di antara pejabat pimpinan tinggi dalam satu instansi.
“Karena dia tidak ambil cara itu, maka segala keputusan itu tidak pernah ada atau batal demi hukum,” sebutnya..
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!