Mudahkan Layanan Izin Usaha, Pemkab Halsel Luncurkan Perda RDTR Perkotaan Labuha

- Editor

Kamis, 16 November 2023 - 19:08 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menggelar sosialisasi rencana detail tata ruang (RDTR) perkotaan Labuha

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menggelar sosialisasi rencana detail tata ruang (RDTR) perkotaan Labuha

Labuha, Maluku Utara- Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) telah menerbitkan regulasi tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Labuha.

RDTR ini akan diterbitkan untuk memudahkan akses layanan izin berusaha menyesuaikan dengan peta tata ruang yang sudah ditetapkan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Halmahera Selatan, Ikbal Hi. Mustafa saat diwawancarai Haliyora.id menyampaikan bahwa berdasarkan kebijakan nasional, penataan ruang secara formal telah ditetapkan bersamaan dengan disahkannya UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 

“Kebijakan ini dimaksudkan mewujudkan kualitas rencana tata ruang agar semakin baik, yang dinyatakan dalam kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan,” jelas Ikbal. 

Untuk itu lanjutnya, diterbitkanlah regulasi tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Labuha, namun harus dibarengi dengan sosialisasi untuk mematangkan produk daerah tersebut. 

BACA JUGA  Tangki Penampung Minyak Milik PLN Soasio Terbakar, Ini Penyebabnya

Berita Terkait

Anak Eks Gubernur Malut Pinjam Duit ke Bos Tambang, Bangun Losmen Tapi Keburu Disegel KPK
Sidang Kasus Mantan Gubernur Malut : Ajudan Terima Rp 4 M, Kadis P3A Setor Rp 500 Juta
Saksi Imran Yakub Berikan Duit ke Eks Gubernur Malut Karena Ingat Pesan Orang Tua
Loyal jadi Alasan Kadis Pertanian Pakai Uang Kontraktor Untuk Diberikan ke Mantan Gubernur Malut
Selain Ajudan, 3 Pimpinan OPD juga Dihadirkan di Sidang OTT Mantan Gubernur Maluku Utara
Begini Perkembangan Kasus Dugaan Korupsi Penerbitan Izin Tambang di Maluku Utara
Anggaran Mami dan Perjalanan Dinas Wakil Gubernur Malut Naik Status, Kasi Penkum : Kerugian Lagi Dihitung
KPK Warning Keras Reni Laos Cs di Sidang Mantan Gubernur Malut AGK
Berita ini 354 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 12 Juni 2024 - 23:34 WIT

Anak Eks Gubernur Malut Pinjam Duit ke Bos Tambang, Bangun Losmen Tapi Keburu Disegel KPK

Rabu, 12 Juni 2024 - 22:18 WIT

Akademisi : Pemprov Malut Harus Reaksi Cepat Soal Plt Sekda

Rabu, 12 Juni 2024 - 22:09 WIT

Rusak Ekologi, Formalintang Jakarta Tolak Kehadiran Tambang di Pulau Fau Maluku Utara

Rabu, 12 Juni 2024 - 21:25 WIT

Syarat Raih Rekomendasi NasDem, Bakal Calon Gubernur Maluku Utara Harus Pahami Ini

Rabu, 12 Juni 2024 - 20:32 WIT

Elegi Honorer K2 di Kota Ternate, Puluhan Tahun Mengabdi Tapi Belum Diangkat jadi Pegawai

Rabu, 12 Juni 2024 - 17:52 WIT

Sidang Kasus Mantan Gubernur Malut : Ajudan Terima Rp 4 M, Kadis P3A Setor Rp 500 Juta

Rabu, 12 Juni 2024 - 16:54 WIT

Pekerjaan Lanjutan Pelabuhan Hiri Ternate Tunggu Ini

Rabu, 12 Juni 2024 - 16:46 WIT

Siapkan Ini, Pemkot Ternate Bakal Tindak Pedagang yang Jual Hewan Kurban di Pinggir Jalan

Berita Terbaru

Akademisi Unkhair Ternate, Muamil Sunan

Headline

Akademisi : Pemprov Malut Harus Reaksi Cepat Soal Plt Sekda

Rabu, 12 Jun 2024 - 22:18 WIT

error: Konten diproteksi !!