“Jadi, tidak benar jika ada oknum-oknum tertentu yang menyebut ada praktik pungli dalam kegiatan sosialisasi sadar hukum. Karena sudah ada pos anggaran dalam ADD yang ditetapkan pada APBDes tahun 2023 terkait kegiatan sosialisasi sadar hukum, khusus Desa saya itu ditetapkan budgetnya lima juta rupiah,” bantah Munir.
Sama halnya dengan Munir, Kades Dowora, Eli Saleh begitu dikonfirmasi Haliyora.id lantas membantah bahwa telah terjadi praktik pungli untuk kegiatan tersebut. Ini karena semua desa di Halsel punya pos anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBDes tahun 2023.
“Semua pemerintah desa (Kades) di Halsel anggarkan kegiatan sosialisasi sadar hukum dalam APBDes tahun 2023. Jadi bagaimana mungkin ada yang sebut ada dugaan pungli. Padahal jelas kami sudah siapkan anggaran yang akan ada laporan pertanggungjawaban nanti,” tandasnya.
Menyoal dugaan praktik pungli tersebut, praktisi hukum, Naimudin K Habib yang diwawancarai wartawan Haliyora.id menjelaskan, penggunaan anggaran untuk kegiatan sadar hukum tersebut sudah sesuai prosedur dan tidak ada masalah, lantaran dasar hukumnya jelas, sehingga dari sisi pertanggungjawaban anggaran yang digunakan untuk kegiatan sadar hukum tersebut tentu masuk dalam APBDes, sebab melekat pada pos operasional pemerintah desa.
“Sudah jelas sumber anggaran yang digunakan yaitu dana 3 persen dari total pagu Dana Desa (DD) untuk operasional Pemdes dan juga bisa digunakan dana operasional bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang dituangkan ke dalam APBDes masing-masing desa. Jadi tidak ada masalah jika anggaran itu diperuntukkan untuk kegiatan sosialisasi sadar hukum,” kata Naimudin.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!