Forum Koalisi Dapil 3 Minta KPU Tinjau Alokasi Kursi DPRD Provinsi Malut

- Editor

Kamis, 23 Februari 2023 - 18:29 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

2 pentolan Forum Koalisi Dapil 3, Salim Taib (kiri) dan Abdurahim Ode Yani. (Foto: kolase/istimewa)

2 pentolan Forum Koalisi Dapil 3, Salim Taib (kiri) dan Abdurahim Ode Yani. (Foto: kolase/istimewa)

Dengan jumlah penduduk yang ada dibagi BPPd, maka Dapil 3 seharusnya dialokasikan sebanyak 10 kursi. KPU telah mengabaikan dan tidak memperhitungkan 60 ribu lebih penduduk di Dapil ini.

Salim Taib (Forum Koalisi Dapil Malut 3)

Ternate, Maluku Utara– Sejumlah politisi asal wilayah Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) dan Kota Tidore Kepulauan (Tikep), yang tergabung dalam Forum Koalisi Dapil Malut 3, menanggapi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penetapan Daerah Pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi yang ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023.

Keputusan KPU yang telah menetapkan alokasi kursi untuk DPRD Provinsi Maluku Utara, oleh Forum Koalisi ini, dianggap tidak mewakili prinsip kesetaraan jumlah penduduk dalam menetapkan jumlah alokasi kursi di setiap Dapil, utamanya di Dapil 3 yang terdiri atas tiga kabupaten dan kota (Halteng, Haltim dan Tikep) itu.

Salah satu penggagas Forum Koalisi Dapil Malut 3, Salim Taib pada Haliyora.id mengemukakan, KPU telah mengaburkan dan tidak memperhatikan data kependudukan di Dapil 3 sehingga dalam menetapkan jumlah alokasi kursi di Dapil tersebut tidak berubah dari Pemilu sebelumnya (2019).

“Jumlah penduduk di tiga daerah ini sebanyak 298.558 ribu. Artinya untuk jumlah tersebut, mestinya Dapil 3 mendapatkan alokasi kursi sebanyak 10 kursi bukan hanya delapan yang sudah ditetapkan,” ujar Salim melalui sambungan telepon, Kamis (23/02/2023).

Dikatakan Salim, berdasarkan kalkulasi jika merujuk pada ketentuan, maka dengan jumlah penduduk Provinsi Malut (berdasarkan data kependudukan per Juni 2022) yang sebesar 1.337.370 jiwa dibagi dengan jatah 45 kursi, maka akan diperoleh angka BPPd atau bilangan pembagi penduduk sebesar 29.719,3 untuk harga setiap kursinya.

BACA JUGA  Tim Labfor Polri Selidiki Kebakaran Kapal KM. Karya Indah

“Dengan jumlah penduduk yang ada dibagi BPPd, maka Dapil 3 seharusnya dialokasikan sebanyak 10 kursi. KPU telah mengabaikan dan tidak memperhitungkan 60 ribu lebih penduduk di Dapil ini,” tegasnya.

Salim pun mencontohkan di Dapil 1 (Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat) yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 338.198 justru mendapat 12 kursi dari yang semestinya hanya 11 saja.

“Begitu juga di Dapil 5 (Kabupaten Kepulauan Sula dan kabupaten Pulau Taliabu) yang jumlah penduduknya 167.782, mestinya hanya mendapatkan enam kursi, namun oleh KPU ditetapkan menjadi tujuh kursi,” cecar politisi PDI Perjuangan itu.

Berita Terkait

Hasil Asesmen Kadis PUPR Morotai Sudah Keluar, Siapa yang Bakal Dilantik ?
TPP ASN Morotai Belum Dibayar, Ini Penjelasan Pj Bupati
Kasus Penganiayaan Ketua PPK Garut di Halsel Naik Status
Segera, 40 Pimpinan OPD Bakal Dievaluasi Plt Gubernur Malut
Ada SiLPA Rp 20 Miliar, Pemkab Halsel Komitmen Tuntaskan RSP Pulau Makian
Besok, DPC Gerindra Taliabu Buka Pendaftaran Balon Bupati 
Bulan Mei, CJH Morotai Diberangkatkan ke Tanah Suci
Akun SIPD Diblokir, Pemprov Malut Merespon
Berita ini 588 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 16 April 2024 - 21:54 WIT

Hasil Asesmen Kadis PUPR Morotai Sudah Keluar, Siapa yang Bakal Dilantik ?

Selasa, 16 April 2024 - 21:34 WIT

TPP ASN Morotai Belum Dibayar, Ini Penjelasan Pj Bupati

Selasa, 16 April 2024 - 21:29 WIT

Kasus Penganiayaan Ketua PPK Garut di Halsel Naik Status

Selasa, 16 April 2024 - 18:56 WIT

Segera, 40 Pimpinan OPD Bakal Dievaluasi Plt Gubernur Malut

Selasa, 16 April 2024 - 18:51 WIT

Ada SiLPA Rp 20 Miliar, Pemkab Halsel Komitmen Tuntaskan RSP Pulau Makian

Selasa, 16 April 2024 - 13:11 WIT

Bulan Mei, CJH Morotai Diberangkatkan ke Tanah Suci

Selasa, 16 April 2024 - 12:59 WIT

Akun SIPD Diblokir, Pemprov Malut Merespon

Selasa, 16 April 2024 - 10:45 WIT

Hari Pertama Berkantor, Pj Bupati Morotai ‘Warning’ Pimpinan OPD

Berita Terbaru

Pj Bupati Umar Ali

Headline

TPP ASN Morotai Belum Dibayar, Ini Penjelasan Pj Bupati

Selasa, 16 Apr 2024 - 21:34 WIT

Kasat Reskrim Polres Halsel, Iptu Ray Sobar

Headline

Kasus Penganiayaan Ketua PPK Garut di Halsel Naik Status

Selasa, 16 Apr 2024 - 21:29 WIT

Plt Gubernur Malut M. Al Yasin Ali saat diwawancarai wartawan, Kamis (01/02/2024).

Headline

Segera, 40 Pimpinan OPD Bakal Dievaluasi Plt Gubernur Malut

Selasa, 16 Apr 2024 - 18:56 WIT

error: Konten diproteksi !!