Sofifi, Maluku Utara- Menindaklanjuti surat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementrian Kordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) nomor: B 1005/D2/DM.OO/Vlll/2022 tanggal 22 Agustus 2022, Deputi Kemaritiman kembali melakukan rapat kordinasi dengan pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Asisten Deputi Kemenko Marves Ikram Sangaji menjelaskan, kedatangan Deputi Kemenko Marves ke Maluku Utara untuk melihat langsung Kondisi infrastruktur yang sudah ada.
“Jadi berdasarkan hasil tinjauan di lapangan tadi, banyak hal yang menjadikan rujukan. Hasil tinjauan lapangan ini nantinya akan kita mengusulkan untuk membangun infrastruktur perkantoran, perumahan dan infrastruktur pendukung lainnya,” kata Ikram, Kamis (25/9/2022).
Kata Ikram, Jum’at besok (26/08/2022), pihaknya bersama Pemprov dan lembaga vertikal kembali lakukan rapat untuk meminta usulan yang telah dikordinasikan oleh Kepala Bappeda dan PUPR Malut yang akan menjadi dokumen final (tidak ada perubahan lagi).
“Pertemuan itu sebagai tindaklanjuti hasil pertemuan dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi pada 5 Agustus, dan dilanjutkan dengan rapat teknis pada 16 Agustus, serta rapat pada 22 Agustus 2022 kemarin, dimana kita bersepakat membentuk tim untuk lakukan verifikasi data,” tutur Ikram
“Kami juga mendorong supaya Unit Kerja Pemerintah Pusat (instansi vertikal) tidak lagi berdalih keterbatasan sarana dan prasarana sebagai hambatan berkantor di Sofifi. Jadi mulai 01 September 2022 nanti, Polda Malut sudah mulai berkantor di Sofifi. Itu disampaikan langsung oleh Kapolda Malut kepada Menko Marfes,” sambungya.
Ikram juga menyampaikan bahwa direncanakan pada Desember 2022 nanti, Menko Marves, Mendagri, ATR dan Mentri PUPR akan berkunjung ke Maluku Utara melihat langsung apa yang telah dilakukan pada bulan Agustus –Desember 2022.
Sementara, Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara Salmin Janidi menjelaskan, untuk lahan Pemprov sudah menyiapkan anggaran pada APBD Perubahan untuk mengantisipasi kebutuhan lahan bagi internal Pemda dan untuk lembaga vertikal.
“Sehingga setiap tahapan ada konsekuensi besar dari segi pembiayaan. Tapi kalau kita semua mau maju, maka saya berkeyakinan tidak ada kendala yang berarti. Kalau pun ada hambatan, itu biasa, yang peniting ada kemauan,” ujar Salmin.
Terkait masalah pembiayaan, menurut Salmin, tugas Pemda Malut adalah berupaya secara maksimal, salah satunya adalah terus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan lembaga vertikal seperti BPBI, BWS, dan sebagainya.
“Jadi nanti dalam pertemuna Jum’at besok (26/08/2022), kita sudah ada kesepakatan-kesepakatan dan membuat satu rekomendasi,” ujarnya. (Sam-1)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!