Ternate, Maluku Utara- Warga RT 014, RW 006, Kelurahan Mangga Dua Utara, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, kembali melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Wali Kota Ternate, Senin, (18/07/2022).
Aksi unjuk rasa ini masih terkait masalah status lahan di kelurahan setempat yang beberapa waktu lalu sudah dipermasalahkan.
Amatan haliyora.id, dalam aksi tersebut masyarakat bersama sejumlah anak-anak yang masih menggunakan pakaian seragam sekolah meminta agar Wali Kota Ternate segera bertemu dan bicarakan masalah status lahan di Mangga Dua Utara.
Jamurd Hi Wahab sebagai koordinator aksi tersebut dalam orasinya menyampaikan, ada dugaan sertifikat lahan seluas 9.900,33 meter persegi di Mangga Dua atas nama Andy Tjakra yang diterbitkan oleh BPN Kota Ternate tidak sesuai prosedur perundang-undangan alias bermasalah.
Jamrud mengatakan, lahan tersebut dulunya adalah lautan, dan warga setempat pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat lahan tapi ditolak oleh BPN dengan alasan lokasi tersebut masuk kawasan sempadan pantai.
“Namun belakangan, yakni pada tahun 2003 BPN menerbitkan sertifikat hak milik Nomor 01/Kel atas nama Andy Tjakra. Jadi menurut kami ini bertantengan dengan UU RI Nomor 1 Tahun 2014, PP Nomor 24 Tahun 1997, dan PERMEN ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2016). Kami juga sangat kecewa dengan pak Walikota Ternate karena membiarkan masalah ini berlarut-larut, bahkan sepertinya walikota alergi bertemu dengan kami,” jelasnya kesal.
Jamrud mempertanyakan, jika BPN menolak penerbitan sertifikat yang diminta warga dengan alasan karena area tersebut adalah laut dan sebagai sepadan pantai, lalu kenapa belakangan menerbitkan sertifikat lahan atas nama Andy Tjakra.
“Sekarang sebanyak 70 KK lebih warga Mangga Dua Utara mendirikan rumah di atas lahan tersebut dan bermukim di situ, tetapi terusik lantaran ada yang mengklaim lahan tersebut karena memiliki sertifikat yang dibuatnya saat lokasi itu masih berupa lautan,” ujarnya.
Kata Jamrud, warga RT 014/RW 006, Kelurahan Mangga Dua Utara khususnya, sangat kecewa atas kebijakan pemerintah ini dan khawatir akan berdampak panjang.
“Saya mewakili warga menyampaikan aspirasi ini. Kami sudah kurang percaya lagi kepada Walikota Ternate M. Tauhid Soleman. Meski begitu kami akan terus berupaya ketemu dengan pak Tauhid untuk bicarakan masalah ini walau di jalan sekali pun,” pungkasnya. (Arul-1)

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!