Ternate, Maluku Utara- Sekretariat Jenderal Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara mencatat realisasi pendapatan APBN 28 Februari 2022 mencapai Rp 310,09 miliar atau 14,36 persen dari pagu, sedangkan belanja APBN realisasinya mencapai Rp 1,91 triliun atau 13,03 persen dari pagu.
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara Raymond J. Effendy yang mewakili Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara mengatakan, kinerja pendapatan mengalami kenaikan 10,28 persen dibandingkan tahun 2021.
“Kenaikan terbesar disumbang oleh pajak penghasilan non migas sebesar Rp 7,96 miliar atau 5.87 persen,” kata Raymond di Aula Kantor Petayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate, Kamis (30/03/2022).
Dikatakan, bahwa realisasi belanja pada belanja K/L menurun sebesar 13,08 persen atau sebesar Rp 60,76 miliar, disebabkan adanya penurunan belanja barang sebesar 18,73 persen dan belanja modal sebesar 30.32 persen. Sedangkan untuk TKDD juga terjadi penurunan sebesar Rp 176 miliar atau 10,43 persen dan penyebab terbesarnya adalah turunnya DBH sebanyak 52,77 persen.
Meski begitu, sambung Raymond, realisasi pendapatan APBD Provinsi Maluku Utara sampai Februari 2022 masih didominasi oleh komponen dana transter yang mencapai 754 dari total pendapatan Rp 1,51 triliun. Besarnya proporsi dana transfer dalam komponen pendapatan APBD menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih kurang.
Olehnya itu, kata Raymond, Pemda perlu menggali lebih dalam lagi potensi-potensi yang ada di Maluku Utara untuk meningkatkan PAD. Untuk realisasi DBH per tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp 86,20 miliar, DAU sebesar Rp 1.41 trliun, DAK fisik dan DID belum ada realisasi, sedangkan dana desa terealisasi sebesar Rp 8.18 miliar.
“Pemda diharapkan dapat melakukan akselerasi belanja, khususnya pada awal tahun serta segera merealisasikan DAK Fisik untuk tahap satu,” ungkap Raymond.
Dikatakan, pertumbuhan yang kuat di tahun 2021 memberikan sinyal positif untuk prospek ekonomi di tahun 2022 dan meningkatkan keyakinan pelaku pasar terhadap pemulihan ekonomi Indonesia, meskipun tantangan terbesarnya adalah pandemi yang masih belum berakhir yang menekan dan memaksa pemerintah untuk bekerja lebih keras dalam memformulasikan kebijakan sebagai stimulus untuk menggerakkan roda perekonomian.
Untuk itu, lanjut Raymond, APBN difokuskan untuk melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional secara bertahap dan menjaga pertumbuhan ekonomi.
Di Provinsi Maluku Utara, terdapat berbagai indikator ekonomi yang mengalami perkembangan sangat baik, seperti pertumbuhan ekonomi sebesar 16,4 persen, jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3.69 persen.
Dijelaskan, tingkat inflasi Maluku Utara sampai Februari 2022 sebesar 0,996 di bawah inflasi nasional sebesar 2.06. Indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) berada di angka 105,97 persen, dan Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 105, 94 persen.
Raymond menyampaikan bahwa isu strategis di Maluku Utara yakni terkait dengan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang telah tersalurkan sebesar Rp 8,18 miliar dari total target sebesar Rp 821,11 miliar.
“Sementara untuk DAK Fisik belum direalisasikan karena masih dalam tahap upload dokumen. Sedangkan untuk isu lokal adanya upaya kontribusi Specal Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan dalam mendukung investasi di Maluku Utara,” ujarnya.
Dijelaskan, SMV adalah BLU, BUMN, serta lembaga yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan (melalui DJKN) yang memiliki tugas khusus untuk melaksanakan pembangunan
“Ada empat SMV yang beroperasi di Maluku Utara, yaitu PT SMI, PT SMF, PT PII, dan LPEI. Kemenkeu regional perlu berperan dalam meningkatkan peran SMV Kemenkeu dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi Malut, dalam bentuk pembiayaan dan pendampingan kepada Pemerintah Daerah maupun pelaku UMKM,” pungkasnya. (Arul-1)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!