Kadispora dan PPK Ditetapkan Tersangka Kasus GOR Haltim

Kejari tetapkan Kadispora dan PPK Tersangka Kasus GOR Haltim

Maba, Maluku Utara- Kejaksaan Negeri Halmahera Timur (Haltim) menetapkan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) berinisial AG, dan Pejabat  Pembuat Komitmen (PPK) berinisial IAH, sebagai tersangka kasus pembagunan Gelanggang Olahraga (GOR) Kecamatan Kota Maba.

Kepala Kejari Halmahera Timur Adri Notanubun dalam konfrensi pers mengatakan, pihaknya setelah melakukan penyidikan atas kasus tersebut dan menetapkan dua orang sebagai tersangka pada pembagunan GOR Haltim. “Terkait dugaan penyimpangan pembagunan Stadion Kota Maba, kami (Kejari Haltim) menetapkan dua tersangka yakni IAH dan AG dalam kasus ini,” ujar Kajari, Rabu (19/01/2022).

Bacaan Lainnya

Kata dia, pada penyidikan kasus Stadiun Kota Maba, pihaknya telah meminta ahli untuk melakukan perhitungan fisik bangunan stadiun atau GOR Kota Maba beberapa waktu lalu. “Jadi kita juga sudah menyurat ke BPKP untuk melakukan perhitungan kerugian negara atas kasus ini dan kita masih menunggu hasilnya,” ujar dia.

Dikatakan, terkait penegakkan hukum di Halmahera Timur, Kejari ingin memastikan kehadiran negara dalam penegakan hukum, khususnya dalam tindak pidana korupsi.
“Oleh karena itu, kita minta dukungan kepada seluruh stakeholder, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan seluruh masyarakat Haltim, kita punya semangat yang sama mendukung kerja-kerja penegakan hukum, karena ini adalah kebijakan pemerintah dalam penegakkan hukum, kita harus punya semangat yang sama,” tegasnya.

Selain itu, dirinya juga menambahkan bahwa di tahun 2022, pihaknya tetap mempunyai komitmen dalam melakukan penindakan hukum terhadap semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Halmahera Timur. “Siapapun dia, kami akan tetap melakukan penindakan jika melakukan penyimpangan dalam rangka memastikan semua program pemerintah bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan,” ungkap dia.

Selain melakukan penindakan, Kejari menurutnya, akan melakukan upaya-upaya pencegahan melalui Kasi Intelijen untuk memastikan agar tidak ada lagi pihak yang melakukan pelanggaran hukum. “Hal ini juga tentu agar kesejahteraan masyarakat Haltim bisa ditingkatkan sebagaimana visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati,” katanya.

Sementara itu, terkait kasus tersebut, pihaknya menggunakan pasal 2 dan 3 Undang-undang nomor 20 tahun 2021 tentang  Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Jadi untuk para tersangka ini akan kita periksa lagi dan statusnya sudah sebagai tersangka sambil kita mengkapi dokumen yang ada,” pungkas dia.

Dalam konfrensi pers itu, Kejari Haltim, didampingi Kasi Intel, Syaiful Nawar dan Kasi Pidsus Dedy,  dimana kegiatan konfrensi pers dilakukan di ruang rapat Kejari Haltim. (HR-*)

Pos terkait