Pemkab dan DPRD Halut Digeruduk KPK, Ada Apa?

- Editor

Kamis, 25 Oktober 2018

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tobelo, Haliyora.com

Aktivitas di dua kantor pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara (Halut) sempat dihebohkan dengan “kedatangan” KPK. Tapi bukanlah Komisi Pemberantasan Korupsi melainkan sekelompok masyarakat yang menamakan dirinya Komite Petani Kopra, Kamis (25/10/2018) .

Mereka menggelar unjuk rasa menyampaikan aspirasinya di depan Kantor Bupati dan DPRD Halut terkait persoalan harga yang kini meresahkan petani kelapa khususnya penghasil kopra. Aksi yang dikoordinir Charles T Dosongko ini menuntut pemerintah dan DPRD dapat melihat kondisi riil dimana masyarakat dianggap sedang mengalami krisis ekonomi akibat tidak stabilnya harga kopra yang menjadi komoditi andalan di Halut itu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Rendahnya penghasilan petani kopra telah mempengaruhi tingkat perputaran uang dalam masyarakat sehingga berdampak pada tidak perbanding lurus antara pendapatan dan pengeluaran,” ujar pengunjuk rasa saat berorasi di kedua kantor tersebut.

BACA JUGA  Disperindag Malut Segera Hibahkan Bangunan Pasar ke Halut dan Halbar

[artikel number=3, tag=”halut” ]

Aksi yang dilaksanakan dengan diikuti puluhan petani dan ini juga menuntut Pemerintah dan DPRD untuk merealisasikan tuntutan masyarakat diantaranya segera merancang Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang perlindungan terhadap petani kopra.

“Pemda melalui dinas terkait harus melakukan inovasi terhadap cara produksi petani sehingga kopra yang dihasilkan lebih berkualitas. Lalu Perusda harus segera bergerak di bidang pembelian kopra dan menaikan harganya,” demikian tuntutan pengunjuk rasa.

Amatan Haliyora.com, aksi itu bermula dari kantor DPRD dimana massa terus bertahan dan menginginkan hearing terbuka dengan para wakil rakyat. Mereka lalu membuang buah kelapa dan membakar ban di depan pintu masuk kantor DPRD.

 

Anggota DPRD Halut, Janlis Kitong mengatakan pada bulan April lalu, pihaknya telah melakukan kunjungan ke pengusaha pembeli kopra. Dalam perkembangan lalu memanggil seluruh pembeli kopra namun tidak ada solusi.

BACA JUGA  DPRD Halbar Sasar Aset Pemda di Ternate

“Kemudian DPRD berkunjung dan melakukan lobi di Bitung. Dan kemudian kembali kami memanggil ke beberapa instansi terkait. Selanjutnya dalam waktu dekat akan dilakukan kunjungan ke Bitung bersama dinas tersebut yang telah dilakukan pertemuan mencari solusi,” jelasnya di depan perwakilan pengunjuk rasa.

Setelah dari DPRD, massa aksi kembali menyuarakan di depan Kantor Bupati. Disana massa tidak bertemu dengan Bupati hanya dengan Assisten I Erasmus J Papilaya. Dalam pertemuan itu Erasmus mengatakan, Pemkab Halut akan melakukan pertemuan dengan DPRD.

“Untuk mempersiapkan seluruh dokumen terkait rencana pertemuan dengan perusahan di Bitung. Agar dapat melihat hasil kelapa dan mendorong agar membangun pabrik di Halut,” ujarnya.

Setelah melakukan tatap muka dengan Assisten I, pengunjuk rasa pun lalu membubarkan diri dengan tertib. (agus)

Berita Terkait

Satu Pejabat Dinas PUPR Taliabu Berpotensi jadi Tersangka Dugaan Korupsi MCK Fiktif
Tersangka Kasus Mami Wagub Belum Diekspos, Kejati Malut Akui Punya Rencana
Usut Dugaan Korupsi Kapal Billfish, Kejati Malut Periksa Terpidana Suap AGK Ridwan Arsan
Minta Keterangan GPM Sula Terkait Kasus Korupsi BTT, Begini Penjelasan Kejati Malut
Penuhi Panggilan Kejati Malut Soal Kasus BTT Sula, Front Marhaenis Beberkan Ini 
Polres Pulau Taliabu Bakal Punya Klinik Kesehatan
Hasil Sidang Kode Etik Oknum Polisi Selingkuh Diprotes Istri Sah, Ini Penjelasan Polda Malut
Tiga Kali Mangkir, Jaksa Segera Tetapkan Kadis PUPR Pulau Taliabu Masuk DPO
Berita ini 11 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 15 Februari 2025 - 21:24 WIT

Satu Pejabat Dinas PUPR Taliabu Berpotensi jadi Tersangka Dugaan Korupsi MCK Fiktif

Sabtu, 15 Februari 2025 - 21:09 WIT

Tersangka Kasus Mami Wagub Belum Diekspos, Kejati Malut Akui Punya Rencana

Jumat, 14 Februari 2025 - 23:13 WIT

Usut Dugaan Korupsi Kapal Billfish, Kejati Malut Periksa Terpidana Suap AGK Ridwan Arsan

Jumat, 14 Februari 2025 - 20:01 WIT

Minta Keterangan GPM Sula Terkait Kasus Korupsi BTT, Begini Penjelasan Kejati Malut

Jumat, 14 Februari 2025 - 18:46 WIT

Penuhi Panggilan Kejati Malut Soal Kasus BTT Sula, Front Marhaenis Beberkan Ini 

Berita Terbaru

Calon Jamaah Haji (foto ilustrasi)

Headline

Catat Batas Waktu Pelunasan Biaya Haji 2025

Minggu, 16 Feb 2025 - 18:12 WIT

Foto Ilustrasi. Sumber/KOMPAS

Headline

Korban PHK Dapat Gaji 60 Persen Selama 6 Bulan

Minggu, 16 Feb 2025 - 18:03 WIT

error: Konten diproteksi !!