Tobelo, Haliyora.com
Aktivitas di dua kantor pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara (Halut) sempat dihebohkan dengan “kedatangan” KPK. Tapi bukanlah Komisi Pemberantasan Korupsi melainkan sekelompok masyarakat yang menamakan dirinya Komite Petani Kopra, Kamis (25/10/2018) .
Mereka menggelar unjuk rasa menyampaikan aspirasinya di depan Kantor Bupati dan DPRD Halut terkait persoalan harga yang kini meresahkan petani kelapa khususnya penghasil kopra. Aksi yang dikoordinir Charles T Dosongko ini menuntut pemerintah dan DPRD dapat melihat kondisi riil dimana masyarakat dianggap sedang mengalami krisis ekonomi akibat tidak stabilnya harga kopra yang menjadi komoditi andalan di Halut itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Rendahnya penghasilan petani kopra telah mempengaruhi tingkat perputaran uang dalam masyarakat sehingga berdampak pada tidak perbanding lurus antara pendapatan dan pengeluaran,” ujar pengunjuk rasa saat berorasi di kedua kantor tersebut.
[artikel number=3, tag=”halut” ]
Aksi yang dilaksanakan dengan diikuti puluhan petani dan ini juga menuntut Pemerintah dan DPRD untuk merealisasikan tuntutan masyarakat diantaranya segera merancang Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang perlindungan terhadap petani kopra.
“Pemda melalui dinas terkait harus melakukan inovasi terhadap cara produksi petani sehingga kopra yang dihasilkan lebih berkualitas. Lalu Perusda harus segera bergerak di bidang pembelian kopra dan menaikan harganya,” demikian tuntutan pengunjuk rasa.
Amatan Haliyora.com, aksi itu bermula dari kantor DPRD dimana massa terus bertahan dan menginginkan hearing terbuka dengan para wakil rakyat. Mereka lalu membuang buah kelapa dan membakar ban di depan pintu masuk kantor DPRD.
Anggota DPRD Halut, Janlis Kitong mengatakan pada bulan April lalu, pihaknya telah melakukan kunjungan ke pengusaha pembeli kopra. Dalam perkembangan lalu memanggil seluruh pembeli kopra namun tidak ada solusi.
“Kemudian DPRD berkunjung dan melakukan lobi di Bitung. Dan kemudian kembali kami memanggil ke beberapa instansi terkait. Selanjutnya dalam waktu dekat akan dilakukan kunjungan ke Bitung bersama dinas tersebut yang telah dilakukan pertemuan mencari solusi,” jelasnya di depan perwakilan pengunjuk rasa.
Setelah dari DPRD, massa aksi kembali menyuarakan di depan Kantor Bupati. Disana massa tidak bertemu dengan Bupati hanya dengan Assisten I Erasmus J Papilaya. Dalam pertemuan itu Erasmus mengatakan, Pemkab Halut akan melakukan pertemuan dengan DPRD.
“Untuk mempersiapkan seluruh dokumen terkait rencana pertemuan dengan perusahan di Bitung. Agar dapat melihat hasil kelapa dan mendorong agar membangun pabrik di Halut,” ujarnya.
Setelah melakukan tatap muka dengan Assisten I, pengunjuk rasa pun lalu membubarkan diri dengan tertib. (agus)
