Wawali Tikep : Sanksi Tegas Bagi ASN yang Menolak Melaksanakan Tugas

- Editor

Sabtu, 6 Februari 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tidore, Haliyora

Sejumlah PNS di Kota Tidore Kepulauan menolak dimutasi pemda setempat. Mereka kemudian mendatanginl DPRD Tikep dan melakukan hearing (berdialog) terkait pemutasian pegawai.

Menyikapi sikap para pegawai (ASN) tersebut, Wakil walikota Tikep Muhammad Sinen menandaskan, mutasi PNS tersebut melalui kajian tekhnis dan analisa jabatan oleh Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) secara objektif, sehingga jangan digiring ke ranah politik

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Katanya, pemutasian sejumlah ASN itu, selain bagian dari penyegaran, juga merupakan perintah undang-undang untuk mengisi kekosongan jabatan yang dibutuhkan dalam setiap instansi terkait.

Wakil Walikota Tikep menegaskan pegawai yang sudah dimutasi tapi tidak melaksanakan tugasnya akan diberi sanksi tegas.

“Secara yuridis wilayah Oba merupakan wilayah Kota Tidore Kepulauan, jika ASN yang sudah dimutasikan kemudian tidak mau bekerja, maka saya minta agar yang bersangkutan diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam PP 53,” tegasnya.

BACA JUGA  Deadline Besok, Dana Hibah Pilkada Malut Terhambat SPM

Meski demikian, wawali Tikep yang juga ketua DPD PDIP Malut itu mempersilahkan ASN berkeberatan dimutasi itu untuk mengadukan keberatannya ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai lembaga yang berwenang melakukan evaluasi.

“Mutasi pegawai itu hal biasa dalam lingkungan pemerintahan. Dan itu melalui mekanisme dan aturanya. Jadi kalau ada ASN merasa tidak puas dengan kebijakan tersebut, silahkan adukan masalah ini ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan evaluasi, kenapa harus ke DPRD. Kan DPRD itu lembaga politik, sehingga kalau urusan birokrasi pemerintah di bawa ke sana (DPRD), maka akan dipandang secara politis, sehingga wacana yang muncul adalah suka dan tidak suka,” tandasnya.

Wawali menegaskan, jika  DPRD ikut-ikutan menyalahkan kebijakan pemerintah, maka harus tunjukkan data dan bukti, supaya pemerintah dalam melakukan evaluasi bisa tepat sasaran, bukan melayangkan opini dan wacana liar.

BACA JUGA  KPU Tikep Kekurangan Ribuan Surat Suara, Abdullah : Ada 869 Lembar yang Rusak

“Kalau DPRD tidak punya data, sebaiknya jangan terlalu mencampuri urusan di ineternal pemerintah daerah dengan membangun wacana yang tidak berdasar. Fokus saja pada soal pelayanan publik yang mungkin dianggap belum maksimal. Misalnya ASN ada yang malas berkantor sehingga program tidak jalan, beserta

kebijakan yang tidak pro rakyat itu yang harus dikawal. Karena tujuan kita berpemerintahan tidak lain hanya untuk melayani masyarakat,” tuturnya

Wawali kembali menekankan, ASN yang dimutasi itu, mau ditempatkan dimana saja, tetap digaji oleh negara  setiap bulan, bahkan mendapat fasilitas berupa tunjangan dan lai-lain. Sementara rakyat tidak digaji. Rakyat hanya butuh pelayanan pemerintah. ”Ini yang harusnya diperhatikan oleh DPRD,” pungkasnya. (Ata-1)

Berita Terkait

Sejumlah Pejabat Pemprov Malut Diisukan Angkat Kaki Pasca Pelantikan Sherly-Sarbin
Ini Besaran Zakat Fitrah, Mal dan Fidyah Tahun 2025 di Kota Ternate
Pohon Trembesi di Ternate Rawan Tumbang, DPRD Minta DLH Prioritaskan Laporan Warga
Kadis DLH Kota Ternate Optimis Problem Sampah Bakal Teratasi
Jabatan Berakhir Seiring Pelantikan Kada, Pj Gubernur dan Pj Sekprov Malut Bakal Tempati Posisi Ini
Penanganan Kasus Kredit Macet BPRS Diragukan, Kinerja Kejari Halsel Terkesan tak Jujur
Rem Blong, Pemotor di Ternate ‘Nyungsep’ ke Jurang Ngade
Ngeri! Seorang Pria di Halmahera Selatan Diterkam 2 Ekor Buaya, Begini Kondisinya
Berita ini 155 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 11 Februari 2025 - 22:41 WIT

Sejumlah Pejabat Pemprov Malut Diisukan Angkat Kaki Pasca Pelantikan Sherly-Sarbin

Selasa, 11 Februari 2025 - 22:32 WIT

Ini Besaran Zakat Fitrah, Mal dan Fidyah Tahun 2025 di Kota Ternate

Selasa, 11 Februari 2025 - 22:19 WIT

Pohon Trembesi di Ternate Rawan Tumbang, DPRD Minta DLH Prioritaskan Laporan Warga

Selasa, 11 Februari 2025 - 21:36 WIT

Kadis DLH Kota Ternate Optimis Problem Sampah Bakal Teratasi

Selasa, 11 Februari 2025 - 21:30 WIT

Jabatan Berakhir Seiring Pelantikan Kada, Pj Gubernur dan Pj Sekprov Malut Bakal Tempati Posisi Ini

Berita Terbaru

Kepala DLH Kota Ternate, Muhammad Syafei

Headline

Kadis DLH Kota Ternate Optimis Problem Sampah Bakal Teratasi

Selasa, 11 Feb 2025 - 21:36 WIT

error: Konten diproteksi !!